beritax.id – Maraknya praktik prostitusi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) mengejutkan pejabat negara dan anggota DPR. Menteri Muhaimin Iskandar menyebut hal itu sebagai “gawat” dan berjanji akan mengecek langsung kondisi lapangan.
Sementara anggota DPR Komisi II, Muhammad Khozin, mendesak agar Otorita IKN segera bertindak. Ia khawatir dampaknya terhadap para ASN dan keluarganya.
Kepala Otorita IKN Basuki menyebut prostitusi terjadi di luar area inti IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Satpol PP setempat mengonfirmasi telah menertibkan 64 PSK sepanjang 2025.
Para pelaku disebut berasal dari luar daerah dan menyewa kamar untuk praktik prostitusi daring. Harga layanan mencapai Rp700 ribu per kencan.
Partai X: Pemerintah Bangun Jalan Tol, Tapi Biarkan Jalan Moral Tergerus
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai pembangunan IKN tak diimbangi pembangunan akhlak dan moral sosial. “Kalau infrastruktur dibangun, tapi moral diabaikan, itu namanya bukan pembangunan beradab,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus melindungi rakyat secara menyeluruh, termasuk dari degradasi moral dan sosial yang menghancurkan masa depan bangsa.
Partai X menegaskan, prostitusi daring yang mewabah di sekitar IKN adalah cermin lemahnya kontrol sosial negara. Judi online, pinjaman ilegal, dan prostitusi adalah satu lingkaran kejahatan yang sama-sama merusak.
“Santri ditawari blockchain, tapi rakyat di sekitar ibu kota dijerumuskan ke ranah eksploitatif,” sindir Prayogi.
Partai X memandang pemerintah sebagai sebagian kecil rakyat yang diberi mandat melayani secara adil dan transparan.
Pemerintah tak bisa hanya hadir saat peresmian proyek, tapi harus aktif saat nilai sosial masyarakat terancam.
Solusi Partai X: Moral Publik Harus Jadi Prioritas Nasional
Partai X menawarkan lima solusi konkret untuk merestorasi moral dan ketertiban sosial di sekitar IKN. Pertama, bentuk Tim Lintas Lembaga Pengawasan Sosial dan Moral untuk wilayah strategis nasional.
Kedua, pastikan seluruh pendatang memiliki identitas resmi dan diverifikasi sebelum menetap di sekitar IKN. Ketiga, bangun pusat rehabilitasi dan edukasi perempuan terdampak prostitusi berbasis masyarakat.
Keempat, wajibkan integrasi aplikasi pengawasan daring untuk memantau praktik ilegal berbasis lokasi. Kelima, sisipkan kurikulum literasi moral, ekonomi sehat, dan etika digital ke program pelatihan ASN dan warga.
Partai X menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa IKN bukan sekadar pusat kekuasaan, tapi simbol peradaban Indonesia masa depan. “Jangan sampai Indonesia punya ibu kota megah, tapi dikelilingi oleh keputusasaan sosial,” tegas Prayogi.
Pemerintah harus bertindak menyeluruh. Jika moral rakyat rusak, semua infrastruktur tak lebih dari monumen ketimpangan.
