beritax.id – Di balik proyek-proyek besar yang tercatat dalam anggaran negara, terdapat jejak proyek siluman Indonesia yang menggerogoti anggaran publik tanpa memberi manfaat nyata bagi rakyat. Proyek ini seringkali hanya ada di atas kertas terdokumentasi secara administratif dengan rapi, namun di lapangan, hasilnya jauh dari harapan. Ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi merupakan cerminan dari korupsi sistemik yang berakar dalam tata kelola birokrasi.
Proyek siluman merujuk pada proyek yang secara administratif terlihat sah terdaftar dalam anggaran, disetujui dalam dokumen, namun tidak memberikan dampak nyata. Sering kali, proyek-proyek ini mangkrak atau tidak selesai sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Dalam beberapa kasus, proyek yang sudah selesai pun hanya bertahan untuk waktu yang sangat singkat karena penggunaan bahan yang lebih murah dan standar kualitas yang lebih rendah.
Kondisi ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam birokrasi, di mana kebocoran anggaran dapat mencapai angka 30% setiap tahunnya .
Akar Masalah: Birokrasi yang Buruk
Proyek siluman dapat terwujud karena adanya kerusakan dalam tata kelola administrasi negara. Birokrasi yang lebih mengutamakan prosedur administratif ketimbang hasil nyata memungkinkan adanya manipulasi dan kebocoran anggaran. Proyek-proyek ini sering kali diatur di luar sistem tender yang transparan, sehingga membuatnya terlepas dari pengawasan yang ketat .
Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Harus Bertanggung Jawab
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menekankan bahwa negara harus kembali pada fungsi utamanya, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Proyek siluman adalah cerminan dari gagalnya negara dalam mengelola anggaran yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Negara harus bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang didanai oleh uang rakyat,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, tata kelola yang buruk tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengorbankan kesejahteraan rakyat. Negara harus berkomitmen untuk mengakhiri praktik korupsi dan membangun infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Solusi: Reformasi Tata Kelola dan Pengawasan
Untuk mengatasi masalah proyek siluman yang terus berkembang, beberapa langkah strategis perlu diambil:
- Reformasi Pengawasan Anggaran
Memperkuat sistem audit dan pengawasan anggaran melalui audit forensik untuk memverifikasi kebenaran proyek yang dilaksanakan. - Digitalisasi Anggaran dan Pengadaan
Menggunakan sistem e-budgeting dan e-procurement yang dapat meningkatkan transparansi, serta meminimalisir interaksi tatap muka yang berpotensi menambah celah untuk korupsi. - Penerapan Sanksi Tegas
Memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang terlibat dalam proyek siluman, baik pejabat publik maupun kontraktor, untuk mencegah terulangnya praktik-praktik korupsi. - Pemberdayaan Masyarakat Sipil
Melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan, dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau proses dan hasil pekerjaan.
Kesimpulan: Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan
Proyek siluman yang terus berlangsung menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran negara harus segera diperbaiki. Jika tidak, kerugian yang lebih besar akan terjadi, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan akan terhambat. Reformasi birokrasi dan pengawasan yang ketat, bersama dengan penerapan teknologi, adalah langkah penting untuk mencegah kebocoran anggaran yang merugikan rakyat.
