beritax.id – Negara punya uang. Uang itu dari pajak, iuran, dan kontribusi masyarakat. Harusnya, uang itu balik lagi ke rakyat dalam bentuk layanan yang lebih baik. Tapi masalahnya, di beberapa kasus, uangnya keluar, proyeknya ada di laporan, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat. Inilah yang sering disebut orang sebagai proyek siluman.
Arti Proyek Siluman
Proyek siluman bukan berarti proyeknya sama sekali tidak ada. Biasanya, proyek ini: tercatat resmi dalam anggaran, memiliki dokumen dan laporan, terlihat berjalan secara administratif.
Namun di lapangan: manfaatnya minim, kualitasnya tidak sesuai janji, atau hasil akhirnya sulit dievaluasi secara jelas.
Kenapa Isu Bisa Dibahas?
Belakangan ini, publik dihadapkan pada beberapa kasus besar di sektor pendidikan dan pengelolaan ibadah haji. Kasus-kasus ini menyangkut anggaran besar dan kepentingan banyak orang.
Yang menjadi pertanyaan publik bukan hanya soal siapa yang terlibat, tetapi:
“Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi?”
Dan ini Bukan Sekadar Soal Individu. Penting untuk ditegaskan, persoalan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu jabatan.
Kalau hanya satu dua orang yang bermasalah, penyelesaiannya seharusnya sederhana. Namun ketika pola serupa muncul di berbagai sektor, ini menunjukkan adanya persoalan pada cara sistem bekerja.
Singkatnya, sistem yang longgar akan selalu membuka ruang untuk disalahgunakan.
Bagimana Proyek Terjadi?
Polanya relatif serupa.
Pertama, proyeknya bernilai besar dan cukup rumit. Banyak istilah teknis dan prosedur yang tidak mudah dipahami publik.
Kedua, pengawasan sering kali datang terlambat. Masalah baru terungkap setelah anggaran habis dan proyek selesai.
Ketiga, keterbukaan informasinya terbatas.
Publik sulit mengakses alasan pengambilan keputusan, perubahan anggaran, atau perbandingan antara rencana dan hasil akhir.
Dalam kondisi seperti ini, proyek bisa terlihat berjalan baik, padahal menyimpan banyak persoalan.
Hilangnya Dana Publik
Penyalahgunaan tidak selalu dilakukan secara kasar atau terang-terangan.
Sering kali dilakukan melalui: pengaturan proyek yang tampak sah, keputusan kebijakan yang sulit dilacak dampaknya, pemanfaatan celah aturan.
Secara administratif terlihat rapi, tetapi secara substansi menimbulkan pertanyaan.
Siapa yang Paling Dirugikan?
Yang paling dirugikan adalah masyarakat. Layanan publik tidak optimal. Uang negara habis tanpa hasil yang sepadan. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara menurun.
Ketika ini terjadi berulang, publik mulai merasa skeptis terhadap proyek-proyek pemerintah berikutnya.
Kenapa Masalah Ini Terus Berulang?
Di banyak kasus, para pengelola kekuasaan bertindak seolah-olah negara adalah milik mereka, bukan amanah dari rakyat.
Ketika posisi di pemerintahan diperlakukan seperti hak kepemilikan, bukan mandat sementara, maka dana publik pun dianggap sebagai sumber daya yang bisa diatur demi kepentingan sendiri sesuai keinginan pejabatnya.
Di sisi lain, rakyat dikerdilkan pikirannya hingga menganggap bahwa mereka hanyalah “rakyat kecil” bukan pemilik kedaulatan negara.
Dalam kondisi seperti ini, penyalahgunaan bukan lagi penyimpangan, melainkan sesuatu yang dianggap “wajar” di dalam sistem.
Solusi
Kunci pengembalian kedaulatan rakyat ada di MPR. MPR tidak seharusnya diisi oleh perwakilan partai politik.
MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara yang berdiri di atas kepentingan golongan dan menjalankan fungsi kepala negara.
Selama MPR dikuasai partai, kedaulatan rakyat akan selalu tersandera kepentingan segelintir orang.
Jika MPR benar-benar mewakili rakyat, bukan parpol, maka pengawasan terhadap kekuasaan akan kuat dan transparansi serta akuntabilitas akan mengikuti dengan sendirinya.
Intinya: kedaulatan rakyat tidak akan kembali selama lembaga tertingginya masih dikendalikan partai politik.
