beritax.id – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menegaskan dukungan terhadap program Astacita dan berbagai agenda kesejahteraan rakyat yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Namun, pernyataan ini turut menjadi pengingat bagi para pejabat publik. Bagi Partai X, dukungan tidak boleh berhenti pada citra, tetapi harus berakar pada tanggung jawab melindungi rakyat.
Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan kembali hakikat dasar tugas negara. “Tugas negara itu tiga,” ujarnya, “melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.”
Menurutnya, tiga tugas itu bukan sekadar teori, melainkan arah utama penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai, dukungan terhadap program pemerintah harus diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Pejabat Adalah Pelayan, Bukan Penguasa
Prayogi mengingatkan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk melayani. “Pejabat bukan penguasa, melainkan pelayan rakyat. Mereka adalah tenaga kerja Indonesia yang bertugas di dalam negeri,” tegasnya.
Partai X menilai, banyak kebijakan publik kehilangan makna karena pejabat lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga rakyat. “Citra bisa dibuat, tapi kepercayaan rakyat hanya lahir dari pelayanan yang nyata,” ujar Prayogi.
Kritik Bukan Untuk Menjatuhkan, Tapi Memperbaiki
Partai X memandang kritik sebagai bagian dari tanggung jawab kenegaraan. Kritik diperlukan agar kebijakan pemerintah tetap efektif, efisien, dan transparan. “Kritik harus diarahkan untuk memperbaiki, bukan menggagalkan program,” jelas Prayogi.
Baginya, politik sejati adalah perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara bersih demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Solusi Partai X: Kembali ke Arah Negara, Bukan Rezim
Partai X menilai, agar kebijakan publik tidak menyimpang dari kepentingan rakyat, perlu ada perubahan struktural yang berpijak pada nilai Pancasila. Beberapa solusi yang diusulkan Partai X antara lain:
- Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah, agar negara tetap berdiri ketika rezim berganti.
- Musyawarah kenegarawanan nasional, melibatkan kaum intelektual, tokoh agama, budaya, dan aparat negara untuk menyatukan visi bangsa.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar hukum berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan atau uang.
- Transformasi birokrasi digital, guna menutup celah korupsi dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila, agar generasi muda memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Prayogi menutup pernyataannya dengan pesan yang tegas. “Ukuran seorang kader bukan seberapa sering tampil di layar, tapi seberapa nyata ia menjaga rakyat.”
