beritax.id — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad menegakkan kedaulatan negara demi kepentingan rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dari perkara korupsi ekspor minyak sawit (CPO) di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin.
Prabowo memperingatkan para pengusaha yang tamak dan menipu negara agar menghentikan praktik culas yang merugikan rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan membuktikan tekadnya melawan keserakahan yang merampas kedaulatan ekonomi bangsa.
“Kalau pengusaha serakah menganggap bisa menipu terus bangsa sebesar Indonesia, kita akan buktikan kita masih kuat, masih eksis, dan bertekad menegakkan kedaulatan demi rakyat,” ujar Prabowo tegas.
Presiden juga meminta aparat penegak hukum agar tidak surut dalam menegakkan keadilan. Ia menegaskan, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Negara, katanya, wajib berpihak kepada rakyat, bukan membela kepentingan pengusaha besar yang menggerogoti sumber daya bangsa.
Partai X: Keserakahan Ekonomi Mengancam Keadilan Sosial
Partai X menilai pernyataan Presiden harus menjadi momentum untuk membongkar akar persoalan ketimpangan ekonomi yang selama ini menguntungkan segelintir individu. Keserakahan pengusaha besar yang menumpuk kekayaan melalui kebijakan timpang telah menindas rakyat dan melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pengusaha serakah dibiarkan, maka negara gagal menjalankan tugas utamanya.
“Ketika rakyat kesulitan pangan, pendidikan, dan kesehatan, sementara segelintir pengusaha bermain di balik kebijakan, itu pengkhianatan terhadap mandat konstitusi,” ujar Prayogi. Ia menegaskan bahwa keadilan ekonomi tidak boleh hanya menjadi slogan. Negara harus hadir mengoreksi ketimpangan struktural yang terjadi di berbagai sektor industri.
Kedaulatan Ekonomi Tak Bisa Ditegakkan dengan Ancaman, Tapi Reformasi
Partai X mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi tidak cukup ditegakkan dengan retorika atau ancaman terhadap pengusaha. Pemerintah harus melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola ekonomi nasional, termasuk dalam kebijakan fiskal, perdagangan, dan investasi.
Prinsip Partai X menekankan bahwa kedaulatan sejati terletak pada kemampuan rakyat untuk berdaulat atas sumber dayanya sendiri. Negara harus memastikan sumber daya alam dan ekonomi strategis dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir oligarki.
Prayogi menilai praktik ekonomi berbasis rente dan monopoli menjadi sumber ketimpangan terbesar. “Selama kebijakan ekonomi dikendalikan oleh konglomerat yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum, maka rakyat akan terus tertindas,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Subjek, Bukan Objek Ekonomi
Dalam prinsip perjuangannya, Partai X menegaskan bahwa ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi rakyat. Kekuatan negara terletak pada kemampuan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, bukan menyerahkannya pada mekanisme pasar yang dikendalikan segelintir kelompok.
Partai X menolak model pembangunan yang memusatkan kekayaan di tangan korporasi besar. Sebaliknya, pemerintah harus memperkuat koperasi rakyat, UMKM, dan industri lokal berbasis kearifan daerah. Dengan cara ini, kesejahteraan bisa tumbuh dari bawah, bukan hanya menetes dari atas.
“Rakyat tidak butuh janji melindungi, tapi sistem yang benar-benar melindungi. Jangan biarkan rakyat menjadi korban kerakusan segelintir pengusaha,” tegas Prayogi.
Solusi Partai X: Reformasi Ekonomi Berbasis Keadilan dan Keberpihakan Rakyat
Sebagai solusi, Partai X menawarkan langkah konkret: pertama, pembentukan Komisi Kedaulatan Ekonomi Nasional untuk meninjau ulang seluruh kebijakan investasi strategis yang berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial. Kedua, penegakan hukum ekonomi tanpa pandang bulu, terutama pada sektor-sektor yang rawan manipulasi seperti pangan, energi, dan ekspor komoditas.
Ketiga, penguatan koperasi rakyat digital yang terintegrasi dengan sistem rantai pasok nasional agar petani, nelayan, dan pelaku UMKM tidak lagi menjadi korban tengkulak dan pengusaha besar.
“Negara harus menegakkan kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir pengusaha yang memanipulasi sistem. Kedaulatan tanpa keadilan hanyalah slogan kosong,” tutup Prayogi.
