beritax.id – Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka pengangguran di Indonesia telah menurun berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Minggu (20/7), di Solo, Jawa Tengah. Ia menyebut angka kemiskinan absolut juga mengalami penurunan.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut bahwa data yang dikutip Presiden bersumber dari survei angkatan kerja nasional (Sakernas) bulan Februari. Menurutnya, data terbaru dari BPS akan dirilis pada Agustus. Ia pun meminta semua pihak menunggu data itu keluar sebelum menyimpulkan tren ketenagakerjaan.
Partai X: Ketika Data Berbeda, Siapa yang Harus Dipercaya Rakyat?
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyoroti kontradiksi tersebut sebagai bentuk kekacauan komunikasi pemerintah. Bagaimana mungkin Presiden menyampaikan klaim optimistis, namun Menteri justru bersikap menunggu?
Menurutnya, negara seharusnya menjadi sumber kejelasan, bukan ajang tebak-tebakan statistik. Ia menegaskan tugas negara ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara transparan. Jika informasi dasar soal pengangguran saja simpang siur, bagaimana rakyat bisa percaya?
Rakyat Butuh Kepastian, Bukan Gimmick Angka Sesaat
Prayogi menegaskan, jika pemerintah benar-benar ingin memperbaiki ketenagakerjaan, maka yang dibutuhkan adalah reformasi struktural, bukan sekadar presentasi angka. Ia menyebut pernyataan “tunggu Agustus” hanyalah pengalihan dari kegagalan membaca realita di lapangan.
Data BPS Februari 2025 mencatat jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, naik 83.450 dibanding Februari 2024. Fakta ini justru menunjukkan arah berlawanan dari klaim penurunan yang disampaikan Presiden.
Partai X menekankan bahwa kejujuran data adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang sehat. Dalam prinsip Partai X, negara harus mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan pemberdayaan rakyat. Pemerintah tidak boleh menyembunyikan masalah sosial hanya untuk menjaga citra kekuasaan.
Jika angka pengangguran tinggi, maka akui secara jujur dan fokus pada solusi konkret. Rakyat lebih membutuhkan program kerja yang melibatkan mereka langsung, bukan angka-angka yang menenangkan sesaat tapi menipu.
Solusi Partai X: Laporan Terbuka dan Reformasi Lapangan Kerja Berbasis Rakyat
Partai X mengusulkan agar Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, dan BPS membentuk satuan data bersama yang dikontrol publik. Pemerintah pusat harus mewajibkan keterbukaan data dan pelaporan berkala secara independen.
Selain itu, solusi nyata ketenagakerjaan harus mencakup: pembukaan lapangan kerja berbasis komunitas, pelatihan kerja untuk UMKM, dan insentif langsung untuk wirausaha pemula. Negara juga harus memfasilitasi koperasi tenaga kerja lokal dan mendorong desentralisasi anggaran ketenagakerjaan.
Menurut Partai X, jika pemerintah terus memainkan narasi statistik tanpa perbaikan substansi, maka kepercayaan publik akan runtuh. Saat angka pengangguran membengkak, negara tidak boleh mencari pembenaran. Negara wajib hadir secara jujur, terbuka, dan solutif. Sebab, data itu bukan milik penguasa, melainkan hak rakyat untuk tahu dan menilai kinerja pemimpinnya.
