beritax.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Seskab Teddy Indra Wijaya membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Instruksi ini meminta agar sekolah tidak mengerahkan siswa untuk menyambut Presiden saat kunjungan kerja.
Perintah muncul setelah Prabowo melihat banyak siswa menunggu terlalu lama di bawah terik matahari. Kondisi itu terjadi saat kunjungan kerja di Solo dan Yogyakarta pada Rabu, 19 November 2025.
Prabowo menilai siswa seharusnya tetap belajar di sekolah masing-masing. Ia menyebut anak-anak dapat melihat aktivitas Presiden melalui televisi jika diperlukan.
Prabowo menegaskan dirinya lebih memilih mendatangi kelas secara langsung apabila ingin bertemu siswa. Ia tidak ingin waktu belajar siswa terganggu hanya untuk seremoni penyambutan.
Pandangan Partai X: Negara Wajib Melindungi, Melayani, dan Mengatur
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara mencakup tiga hal penting. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat sesuai amanat konstitusi.
Prayogi menilai instruksi Presiden merupakan langkah positif, namun perlu dilanjutkan oleh pemerintah daerah secara konsisten. Ia menekankan bahwa penyambutan seremonial tidak boleh mengalihkan fokus sekolah dari fungsi pendidikannya.
Menurut Prayogi, praktik mengerahkan siswa hanya untuk menyambut pejabat menunjukkan bias kewenangan di daerah. Ia menyebut tindakan itu mencerminkan pemahaman keliru tentang relasi negara, pemerintah, dan rakyat.
Partai X menegaskan bahwa pejabat adalah pelayan rakyat, bukan pejabat yang layak mendapat ritual penyambutan. Penyambutan harus berbasis kebutuhan rakyat, bukan pencitraan yang menguras energi publik.
Prinsip Partai X: Pemerintah Bukan Negara
Prayogi mengingatkan pemda bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan. Kewenangan itu harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kerangka Partai X, negara harus dipahami sebagai kesatuan wilayah, rakyat, dan institusi yang melindungi kepentingan publik. Karena itu, kebijakan harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan protokol yang membebani masyarakat.
Partai X menilai instruksi Presiden tidak boleh berhenti di atas kertas. Pemda harus menyesuaikan seluruh agenda penyambutan agar tidak melibatkan anak sekolah tanpa urgensi.
Partai X juga menilai bahwa penyambutan berlebihan menunjukkan kultur birokrasi yang belum modern. Perubahan perilaku birokrasi menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan efektif dan manusiawi.
Solusi Partai X: Reformasi Sikap dan Sistem Pemda
Mengacu pada prinsip dan gagasan Partai X, beberapa langkah solutif perlu segera diterapkan:
- Pemisahan tegas antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintah
Pemda harus memastikan kegiatan pemerintahan tidak mengganggu aktivitas rakyat. - Transformasi budaya birokrasi
Pemda wajib menerapkan pelayanan publik berbasis akuntabilitas, tanpa agenda seremonial yang tidak produktif. - Penguatan pendidikan moral dan berbasis Pancasila
Sekolah harus fokus pada pendidikan karakter, bukan dijadikan alat seremonial kekuasaan. - Implementasi pemerintahan efektif, efisien, dan transparan
Seluruh keputusan pemda harus mengutamakan keselamatan, hak belajar, dan kenyamanan siswa. Kebijakan publik harus dibuat untuk rakyat, bukan untuk pejabat.
Penutup: Saatnya Pemda Fokus pada Kerja Nyata
Partai X menyambut baik instruksi Presiden namun menegaskan perlunya konsistensi birokrasi. Penyambutan siswa bukan hanya tidak perlu, tetapi dapat merugikan keselamatan dan kualitas pendidikan.
Prayogi menegaskan bahwa pemerintah harus kembali pada mandat utama: melayani rakyat dengan bijak dan bertanggung jawab. Pemda diminta mengutamakan substansi, bukan formalitas yang menghabiskan energi publik tanpa manfaat nyata.
