beritax.id – Presiden Prabowo Subianto mengubah fokus 8 Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu poin menonjol adalah kebijakan menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN), guru, tenaga kesehatan, TNI/Polri, hingga pejabat negara. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP, yang ditetapkan pada 30 Juni 2025.
Selain kenaikan gaji ASN, program pemerintah mencakup pemberian makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan sekolah unggul, hingga pembangunan rumah murah bersanitasi. Pemerintah juga menargetkan pendirian Badan Penerimaan Negara dengan sasaran menaikkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23 persen. Adapun sasaran makroekonomi diperbarui dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 2,5 persen, dan kurs rupiah Rp16.000–Rp16.900 per dolar AS.
Kritik Partai X: Rakyat Bukan Prioritas
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kebijakan kenaikan gaji ASN menyisakan ketimpangan. Ia mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kenaikan gaji ASN mungkin memberi harapan bagi birokrasi, tetapi gaji rakyat tetap tidak naik,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini terkesan lebih berpihak pada peabat birokrasi dibanding masyarakat luas yang masih berjuang dengan kebutuhan pokok yang mahal.
Partai X menegaskan prinsip dasarnya, bahwa negara hanya akan kuat jika rakyat kuat. Pemerintah seharusnya tidak sekadar memperbesar anggaran untuk birokrasi, tetapi memastikan kesejahteraan langsung dirasakan rakyat banyak. Kenaikan gaji ASN tanpa dibarengi peningkatan daya beli rakyat hanya memperlebar jurang sosial. Negara tidak boleh menjadi alat segelintir pejabat, tetapi harus menjadi pelayan seluruh rakyat.
Solusi Partai X: Ekonomi Pro Rakyat
Partai X menawarkan solusi nyata kebijakan ekonomi harus mengutamakan keberpihakan pada rakyat, bukan hanya birokrasi. Subsidi harga kebutuhan pokok, program perlindungan sosial berbasis produktivitas, dan pendidikan vokasi berbasis industri rakyat harus diperkuat. Selain itu, peningkatan penerimaan negara harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar menambah kas birokrasi. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya angka, tetapi benar-benar terasa di dapur rakyat.
Kenaikan gaji ASN hanyalah salah satu langkah pemerintah, namun Partai X mengingatkan agar rakyat jangan dilupakan. Jika gaji ASN naik, tetapi rakyat tetap miskin, maka negara gagal menjalankan tugas utamanya. Transparansi, keberpihakan, dan keadilan harus menjadi dasar kebijakan agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati pejabat, tetapi seluruh rakyat Indonesia.
