beritax.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya deregulasi serta belanja negara yang tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas membahas APBN dan agenda strategis fiskal di Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden menginginkan APBN difokuskan pada program penting dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Dalam rapat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan reformasi penerimaan negara tetap dilakukan. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit serta menjadikan APBN sebagai penopang ekonomi nasional. Presiden Prabowo turut menekankan bahwa deregulasi harus menjadi strategi utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Langkah Deregulasi Harus Diiringi Perlindungan Rakyat
Partai X menilai bahwa deregulasi tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa jaminan perlindungan publik. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika dijalankan tanpa kontrol publik yang kuat, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat.
Menurut Partai X, deregulasi bukan sekadar pemangkasan aturan. Negara harus memastikan setiap perubahan kebijakan tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Prinsip keadilan dan kesejahteraan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi administratif.
Prinsip Dasar Partai X: Negara Untuk Kesejahteraan
Partai X berpandangan bahwa negara adalah entitas yang harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya jelas yaitu mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam pandangan Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan amanat itu, bukan untuk melayani kepentingan segelintir kelompok atau korporasi besar.
Deregulasi tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menyerahkan fungsi negara kepada pasar bebas tanpa kendali. Justru dalam deregulasi, diperlukan negarawan sejati mereka yang visioner, ahli, dan berani berpihak pada rakyat.
Solusi Partai X: Regulasi Pro Publik dan Transparan
Sebagai jalan keluar, Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, setiap kebijakan deregulasi harus melalui audit publik secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Kedua, perlu dibentuk badan pengawas independen terhadap kebijakan strategis pasca deregulasi, agar akuntabilitas tetap terjaga.
Ketiga, pastikan semua regulasi yang disederhanakan tetap berorientasi pada pemenuhan hak dasar warga negara, terutama dalam hal pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dan keempat, arah kebijakan fiskal harus ditautkan secara langsung dengan indikator kesejahteraan rakyat, bukan hanya pertumbuhan makroekonomi.
Dengan prinsip dan solusi ini, Partai X menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses demokrasi dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
