beritax.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang PR mendapat gelombang kritik dari netizen dan pendidik. Kritik tersebut muncul karena kebijakan ini dinilai populis, tidak progresif, dan abai terhadap realita ketimpangan kualitas pendidikan. Netizen menilai larangan PR hanya bertujuan mengejar popularitas, bukan menyelesaikan akar persoalan pendidikan di Jawa Barat. Banyak guru dan orang tua murid menilai PR tetap penting untuk latihan kognitif, terutama di bidang matematika dan sains dasar.
Salah satu akun guru menyebut, PR adalah satu-satunya cara agar siswa mengulang materi dan memperkuat pemahaman. Tanpa PR, anak-anak cenderung meninggalkan buku sepulang sekolah, karena tidak ada kewajiban belajar tambahan di rumah.
Partai X melihat larangan PR ini sebagai kebijakan yang tidak disiapkan secara struktural, hanya berorientasi citra jangka pendek. Kebijakan tanpa riset dan kajian menyeluruh hanya akan memperparah kesenjangan mutu antara sekolah unggulan dan sekolah biasa.
Negara Jangan Sibuk Bikin Simbol, Tapi Tak Ubah Sistem
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra menegaskan PR bukan masalah utama, tapi hanya gejala dari sistem rusak.
Ia menegaskan tugas pemerintah tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil serta sistematis.
Menurutnya, kalau sekolah masih tidak merata, guru minim pelatihan, dan kurikulum tidak kontekstual, maka larangan PR tak berarti. Pendidikan butuh reformasi kurikulum, bukan kebijakan populis tanpa akar konseptual dan tanpa dampak jangka panjang yang jelas.
Prinsip Partai X: Pendidikan Harus Menumbuhkan Akal, Bukan Sekadar Menghafal
Partai X percaya pendidikan harus mendidik akal sehat, daya pikir kritis, dan karakter yang bertanggung jawab terhadap sesama. Dalam prinsipnya, pendidikan bukan hanya pemenuhan administrasi belajar, tapi pelepasan potensi rakyat dari kebodohan struktural.
Kebijakan pendidikan yang baik tidak bisa dilahirkan dari populisme media sosial, tapi dari keberanian mereformasi sistem dari akar. Itulah sebabnya, Partai X selalu mendorong pendidikan yang partisipatif, berbasis nilai, dan terukur dari segi kompetensi serta keadilan.
Solusi Partai X: Reformasi Pendidikan Dimulai dari Kepala Sekolah hingga Kepala Daerah
Partai X menawarkan lima solusi konkret untuk membenahi pendidikan secara struktural, bukan simbolik:
Pertama, wujudkan pelatihan kepala sekolah melalui Sekolah Negarawan Pendidikan agar paham integritas dan visi jangka panjang.
Kedua, evaluasi kurikulum nasional secara total agar lebih kontekstual, aplikatif, dan membangun nalar, bukan sekadar nilai ujian.
Ketiga, beri ruang dialog guru-siswa dalam kebijakan belajar mandiri dan penilaian kognitif yang adil dan variatif.
Keempat, buka kanal aspirasi masyarakat dalam kebijakan daerah agar tidak semata-mata diarahkan oleh popularitas kepala daerah.
Kelima, siapkan sistem digital untuk monitoring mutu sekolah yang bisa diakses publik secara transparan dan berkala.
Partai X menegaskan pendidikan bukan panggung pencitraan, tapi pilar utama pembentukan peradaban bangsa yang merdeka berpikir. Larangan PR tanpa disertai pembenahan sistem hanya akan menjadi headline sesaat, lalu hilang tanpa hasil.
Reformasi pendidikan butuh keberanian moral, bukan sekadar strategi media untuk viral. Mari kembali ke esensi: membentuk manusia merdeka berpikir, bukan sekadar menenangkan statistik viralitas digital.
