beritax.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai program PNM Mekaar menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi. Ia menyebut, skema pembiayaan tanpa agunan memberi peluang usaha bagi keluarga prasejahtera yang tidak memiliki akses ke bank.
Khofifah juga menyoroti penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 4,4 persen menjadi 0,66 persen pada 2024. Ia optimistis program tersebut bisa mendukung pencapaian target kemiskinan ekstrem nol persen di Jawa Timur pada 2025.
Sementara Wapres Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi kinerja nasabah PNM di Banyuwangi yang mencatat rasio kredit macet hanya 1,3 persen. Ia mendorong UMKM untuk terus naik kelas dengan produksi dan pemasaran yang diperluas.
Partai X: Kredit Tanpa Agunan Bukan Solusi, Kalau Biaya Hidup Tetap Tak Terjangkau
Menanggapi optimisme pemerintah, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa memberi kredit kepada rakyat kecil bukan berarti mengangkat beban hidup mereka. Ia menyebut PNM Mekaar belum menyentuh akar masalah, yaitu mahalnya kebutuhan dasar dan ketidakpastian pasar.
“Kalau subsidi pupuk dicabut, harga pangan naik, tarif listrik melonjak, lalu rakyat disuruh pinjam, itu bukan pemberdayaan,” tegas Prayogi. Ia mempertanyakan sejauh mana program ini benar-benar memberi ruang usaha yang berkelanjutan. Bukan hanya menyulut utang baru tanpa perlindungan jangka panjang.
Prinsip Partai X: Pemberdayaan Harus Memerdekakan, Bukan Menyandera Lewat Utang
Partai X menegaskan bahwa tanggung jawab negara bukan hanya memberi akses kredit, tapi menjamin struktur ekonomi rakyat yang adil dan berpihak.
Prinsip keadilan sosial menuntut negara hadir secara utuh: bukan sekadar memberi modal, tapi juga melindungi pasar, akses distribusi, dan kestabilan harga pokok.
Sebagaimana ditanamkan dalam Sekolah Negarawan Partai X, pembangunan ekonomi rakyat harus berbasis sistem gotong royong yang mendorong kedaulatan produksi dan distribusi. Negara tidak boleh menggantungkan pemberdayaan pada skema pinjaman semata.
Solusi Partai X: Bukan Sekadar Kredit, Tapi Sistem Ekonomi yang Pro Rakyat
- Transparansi dan Audit Sosial PNM Mekaar
Negara harus membuka akses publik atas evaluasi program. Audit harus melibatkan komunitas lokal dan lembaga independen. - Integrasi Pemberdayaan dengan Skema Subsidi Produksi
UMKM tidak cukup diberi pinjaman. Mereka perlu subsidi bahan baku, pelatihan pemasaran, dan jaminan perlindungan harga. - Distribusi Digital yang Adil
Negara wajib membangun platform dagang digital milik publik yang bisa diakses gratis oleh UMKM, tanpa dikapitalisasi swasta.
Partai X mengingatkan, ukuran keberhasilan bukan sekadar banyaknya orang yang diberi kredit, tapi seberapa banyak yang benar-benar keluar dari garis kemiskinan.
“Program ini jangan jadi jebakan utang mikro. Negara harus hadir dari hulu ke hilir, bukan sekadar menyetor pinjaman dan mengklaim keberhasilan,” tutup Prayogi.
