beritax.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengumumkan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, akan menjadi pintu masuk kapal wisata asing. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat Kemenkopolkam yang membahas keamanan Laut Natuna Utara pada April 2025.
Dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa Laut Natuna Utara bukan hanya wilayah pertahanan, tetapi juga pusat potensi pariwisata. PLBN Serasan yang sebelumnya hanya melayani lintas batas dengan Malaysia, kini ditingkatkan menjadi gerbang internasional bagi wisatawan asing.
Potensi Wisata, Tantangan untuk Masyarakat Lokal
Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Dr. Nurdin, menjelaskan bahwa rencana pengembangan ini merujuk pada arahan Perpres Nomor 43 Tahun 2020. PLBN Serasan akan dioptimalkan sebagai pintu masuk kapal wisata internasional untuk mendorong sektor pariwisata.
Namun, di balik optimisme ini, Partai X mengingatkan agar langkah ini tidak mengabaikan kebutuhan dan hak masyarakat lokal. “Pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan ini memberikan manfaat langsung kepada rakyat lokal, bukan hanya bagi wisatawan asing dan sektor pariwisata,” ujar Rinto Setiyawan selaku Anggota Majelis Tinggi Partai X.
Jangan Biarkan Rakyat Lokal Hanya Jadi Penonton
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan sekadar membuka pintu untuk investor asing. Pemerintah harus memastikan bahwa ekonomi lokal merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini, bukan hanya sekadar menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
“Kebijakan ini seharusnya menciptakan lapangan kerja untuk warga Natuna, meningkatkan keterampilan lokal, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat,” tambah Rinto. Partai X mengingatkan bahwa pariwisata harus memberikan kesejahteraan bagi rakyat, bukan sekadar keuntungan bagi segelintir pihak.
Menurut prinsip Partai X, negara adalah entitas yang bertugas untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan bijaksana.
Pembangunan pariwisata yang menguntungkan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah harus memastikan bahwa segala kebijakan berbasis pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
Solusi Partai X: Keterlibatan Masyarakat dalam Pariwisata
Partai X mendorong pemerintah untuk memasukkan pendidikan pariwisata dalam kurikulum pendidikan lokal. Hal ini akan membantu generasi muda Natuna mempersiapkan diri untuk terlibat langsung dalam industri pariwisata yang berkembang.
Selain itu, perlu ada program pemberdayaan ekonomi berbasis pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Pemerintah juga harus memperkuat kolaborasi dengan pelaku pariwisata lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam industri yang tumbuh pesat ini.
Partai X juga mengusulkan agar pemerintah bekerja sama dengan X-Institute dalam menyelenggarakan program pendidikan kepemimpinan berbasis kebangsaan untuk generasi muda di Natuna. Sekolah Negarawan yang diselenggarakan oleh X-Institute dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas. Serta memiliki komitmen untuk mengelola sumber daya alam dan pariwisata dengan bijaksana.
Dalam rangka membuka PLBN Serasan untuk wisata asing. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat lokal. Pengembangan pariwisata harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, bukan justru membuat mereka menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Pemerintah harus melindungi, melayani, dan mengatur dengan bijaksana untuk kesejahteraan rakyat.
