beritax.id – Pemerintah dan pelaku industri logistik meyakini Indonesia akan menjadi salah satu maritime hub penting di Asia. Dukungan terhadap ekspansi ekonomi perdagangan dan pertumbuhan armada kapal nasional terus digenjot dalam Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 di Jakarta. Namun bagi Partai X, strategi besar ini belum menjawab pertanyaan paling mendasar: “Apa dampaknya bagi warung rakyat kecil?”
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Anindya Bakrie, menekankan bahwa peningkatan hubungan dagang global membutuhkan pasokan armada yang besar. PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan telah memperkuat armada dan memperbarui teknologi kapal. Namun, penguatan logistik nasional ini dinilai Partai X belum menjangkau lapisan terbawah ekonomi masyarakat.
Partai X Soroti Kesenjangan Manfaat Ekonomi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyatakan bahwa perekonomian tidak boleh hanya tumbuh di grafik statistik. Ia mengingatkan tugas pemerintah ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks itu, menurutnya, klaim ekspansi industri logistik belum berarti jika tidak menyentuh pengurangan ongkos logistik UMKM atau menstabilkan harga bahan pokok di pasar tradisional.
“Pertumbuhan armada kapal dan investasi besar-besaran tidak akan berarti bila beras di warung naik terus dan ongkos distribusi makin mencekik. Strategi bagus di atas kertas, tapi rakyat di warung belum rasakan manfaatnya,” ujar Prayogi.
Prinsip Partai X dan Solusi Konkret untuk Maritim Berdaulat
Partai X mengingatkan bahwa pembangunan maritim harus sejalan dengan prinsip negara sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Negara bukan milik pejabat, tapi milik rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis harus dievaluasi bukan hanya berdasarkan nilai investasi, tetapi juga keberpihakan pada kebutuhan rakyat kecil.
Partai X mendorong tiga langkah strategis:
- Reformasi sistem logistik nasional berbasis kebutuhan daerah tertinggal: Subsidi pengiriman logistik pangan ke wilayah timur Indonesia.
- Audit independen terhadap penggunaan armada negara: Menilai apakah kapal negara telah memberi kontribusi langsung terhadap penurunan biaya logistik rakyat.
- Pendidikan kebangsaan berbasis ekonomi maritim melalui Sekolah Negarawan: Mendidik teknokrat muda yang paham bahwa pertumbuhan harus adil dan merata, bukan hanya eksklusif untuk pemodal besar.
Arah Pertumbuhan Harus Sesuai Kepentingan Rakyat
Bagi Partai X, pertumbuhan industri bukanlah capaian jika tak mampu menurunkan harga cabai, menjamin solar untuk nelayan, dan menstabilkan ongkos pengangkutan di desa. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang berpihak dan berkeadilan. Karena itu, pemerintah mesti berpikir ulang: jangan sampai kapal makin banyak, tapi warung rakyat tetap sepi pembeli.
“Bangun pelabuhan dan perkuat armada, ya. Tapi pastikan rakyat juga ikut berlayar menuju kesejahteraan,” tutup Prayogi R. Saputra.
