beritax.id – Dalam forum resmi Rapat Koordinasi KPK dan Pemerintah Daerah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengingatkan keras para kepala daerah soal integritas dan etika pelayanan publik. Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan pejabat daerah yang masih mengeluhkan gaji padahal telah mendapatkan berbagai fasilitas negara.
Johanis menegaskan bahwa pejabat yang merasa gajinya tidak cukup, seharusnya mundur saja dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan di hadapan tujuh gubernur yang hadir, termasuk dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Kritik ini muncul karena banyaknya pejabat daerah dan anggota DPRD yang ditangkap karena permintaan suap dan praktik korupsi lainnya.
Partai X: Jangan Keras di Mikrofon, Tapi Lembek di Aksi
Menanggapi pidato tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan mengingatkan bahwa fungsi negara itu bukan sekadar menegur dengan lantang, tetapi memastikan aparat dan pejabat benar-benar melindungi rakyat. Negara itu, kata Rinto, memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan transparan.
Rinto menyebut, selama ini pidato-pidato keras kerap bertebaran di forum publik, namun tak diikuti pembenahan sistemik. “Koruptor malah makin canggih, makin nyaman tertawa, karena tahu panggung peringatan hanya jadi tontonan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum antikorupsi tak boleh hanya retorika, tapi harus menyentuh reformasi total dari rekrutmen, pengawasan, sampai eksekusi hukum.
Dalam prinsip Partai X, hukum adalah perangkat keadilan untuk rakyat, bukan alat untuk saling sandera antar pejabat. Negara harus mampu menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Partai X menolak keras segala bentuk kompromi dalam proses hukum. Semua lembaga penegakan hukum harus bebas dari intervensi kekuasaan, baik untuk melindungi maupun menjatuhkan lawan. Pidato dan mikrofon tidak cukup, jika aparat hukum tidak mampu membongkar kasus besar yang selama ini justru diselimuti kesunyian.
Solusi Partai X: Berantas Korupsi, Tertibkan Kekuasaan
Partai X menyerukan tiga langkah utama sebagai solusi konkret:
- Audit Total dan Transparansi Publik – KPK wajib mempublikasikan seluruh proses penyidikan yang berdampak publik secara transparan dan berkala.
- Rekrutmen Aparat Berbasis Integritas – Setiap penempatan pejabat strategis, baik di KPK, kejaksaan, maupun lembaga lain harus melalui proses uji kelayakan publik terbuka.
- Penegakan Hukum Terhadap Judi Online dan Korupsi Terintegrasi – Korupsi dan judi online saling menopang. Sumber aliran dana haram dari judi online kerap masuk ke celah-celah kekuasaan dan hukum.
“Jangan sampai mikrofon jadi lebih kuat dari hukum. Rakyat butuh keadilan, bukan orasi,” tutup Rinto Setiyawan.
