beritax.id – Demokrasi tanpa integritas membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Ketika penguasa mengontrol negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok, rakyat menjadi korban. Kondisi ini semakin parah, ketika janji demokrasi yang seharusnya mengedepankan kesejahteraan rakyat malah digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.
Penguasa Menguasai Negara, Rakyat Terpinggirkan
Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana partisipasi rakyat malah tergelincir pada penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Sekolah Negarawan, negara yang diidentikkan dengan pemerintahan yang berkuasa menyebabkan negara kehilangan independensinya. Penguasa seringkali memperlakukan negara sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk melayani rakyat.
Kondisi ini menciptakan situasi di mana kebijakan yang diambil tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, keputusan-keputusan besar justru lebih memperhatikan kepentingan kelompok tertentu. Ini berujung pada ketidakadilan sosial dan ekonomi yang semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Praktik
Contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat dalam pengelolaan sumber daya negara. Kekayaan alam dan ekonomi Indonesia yang melimpah dikelola oleh segelintir penguasa yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok. Sementara itu, rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sumber daya ini justru semakin terpinggirkan.
Pada tingkat pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan terlihat dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Program-program pembangunan yang dijanjikan tidak tercapai, dan bahkan terjadi pemborosan anggaran yang justru merugikan negara. Ini adalah contoh konkret bagaimana demokrasi tanpa integritas menjadikan negara sebagai alat untuk menguntungkan penguasa, bukan untuk kemakmuran rakyat.
Solusi untuk Mengatasi Penyalahgunaan Kekuasaan
Untuk memulihkan demokrasi yang sehat dan mengembalikan kedaulatan rakyat, beberapa langkah berikut perlu diambil:
- Penguatan Sistem Pengawasan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
- Reformasi Hukum: Menegakkan hukum dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Hukum harus melindungi kepentingan rakyat, bukan penguasa.
- Pendidikan Politik Berkelanjutan: Mengedukasi rakyat tentang hak-hak mereka dalam demokrasi. Pendidikan politik yang berbasis pada Pancasila akan memperkuat kesadaran masyarakat.
- Desentralisasi Kekuasaan: Mendistribusikan kekuasaan secara merata agar tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu. Ini akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak pihak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi tanpa integritas telah menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar. Pemerintah harus kembali pada tugas utamanya: melayani rakyat dan menjadikan negara sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan reformasi struktural dan penguatan demokrasi, kita dapat memulihkan negara yang lebih adil dan makmur.
