beritax.id – Kalian pernah tidak merasa… hidup semakin capek, pajak naik, harga mahal, kerja makin berat, tapi katanya negara kita lagi maju?
Katanya APBN besar.
Katanya ada SDGs.
Katanya ada reformasi.
Katanya ini semua demi rakyat.
Tapi pertanyaannya… kenapa rakyatnya nggak ngerasa lebih sejahtera?
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mundur sedikit dan melihat gambaran yang lebih besar.
Penjajahan Modern
Banyak orang berpikir penjajahan itu sudah selesai sejak 1945.
Padahal… yang berubah cuma caranya.
Sekarang penjajahan tidak datang pakai senjata, tapi pakai aturan, kebijakan, dan regulasi.
Negaranya masih berdiri.
Presidennya masih ada.
DPR masih sidang.
Tapi keputusan pentingnya… sering kali bukan murni dari rakyat.
Lalu muncul pertanyaan berikutnya.
Siapa sebenarnya yang mengarahkan semua keputusan ini?
Level Paling Atas: Elit Global
Di level paling atas, ada yang disebut elit global. Ini bukan tokoh film konspirasi, tapi kekuatan nyata. Elit keuangan dan ekonomi dunia. Mereka inilah yang menentukan agenda global, narasi global, standar ekonomi, bahkan arah sistem negara.
Dan negara-negara berkembang seperti Indonesia, biasanya cuma punya dua pilihan.
Ikut…
atau tertinggal.
Pengaruh elit global ini tentu tidak bekerja secara langsung, tetapi melalui perantara. Nah, cara elit global bekerja itu lewat lembaga multilateral. Contohnya: IMF, World Bank, OECD. Lembaga-lembaga ini bikin standar, norma, best practices (Bés Práktis).
Kalau negara mau pinjaman, investasi, pengakuan global, maka negara harus menyesuaikan diri. Namun, bukan hanya lembaga internasional yang berperan dalam sistem ini.
Konsultan Raksasa dan Investasi Global
Sekarang masuk ke bagian yang jarang dibahas.
Ada empat perusahaan konsultan raksasa dunia, namanya Deloitte (Dé-loit), PwC (Pi-dobelyu-Si), EY (I-Wai), dan KPMG (Ké-Pé-Em-Jé). Mereka ini terlibat dalam audit keuangan negara, desain sistem perpajakan, penyusunan regulasi.
Jadi jangan heran kalau aturan pajak kita, aturan keuangan kita, bahkan sistem birokrasi kita,
rasanya mirip standar global, bukan kebutuhan lokal. Selain konsultan global, ada kekuatan lain yang tidak kalah besar.
Belum selesai.
Ada juga raksasa investasi global. BlackRock (Blék-Rok), Vanguard (Véng-gard), JP Morgan (Jé-Pé Mór-gen), dan State Street (Stét Strít). Mereka pegang modal triliunan dolar. Negara yang ingin investasi besar, harus bikin aturan yang ramah investor.
Dan di sinilah sering terjadi dimana perlindungan tenaga kerja dilemahkan, lingkungan dikompromikan, kepentingan rakyat dikesampingkan. Namun sistem ini tidak akan berjalan
tanpa peran dari dalam negeri sendiri.
Cara Indonesia Bisa Terpengaruh
Sekarang pertanyaannya. Kok semua ini bisa masuk ke Indonesia?
Jawabannya: elit nasional.
Politisi.
Teknokrat.
Birokrat puncak.
Pengusaha besar.
Mereka berperan sebagai translator dan gatekeeper kebijakan. Kepentingan global diterjemahkan jadi kebijakan nasional. Bahasanya jadi reformasi, efisiensi, daya saing. Padahal isinya… penyesuaian terhadap sistem global. Hasil terjemahan itu kemudian dilegalkan melalui kebijakan negara.
Akhirnya semua itu muncul dalam kebijakan yang kita kenal.
APBN, SDGs, RPJMN, Omnibus Law, Reformasi Pajak, Kurikulum dan Reformasi SDM. Semuanya sah. Semuanya legal. Semuanya lewat DPR. Tapi… siapa yang paling menanggung dampaknya?
Jawabannya bisa kita lihat di lapisan paling bawah.
Dampak ke Rakyat
Di ujung paling bawah adalah rakyat yang dirugikan.
Pajak naik.
Harga mahal.
Kerja makin fleksibel tapi nggak aman.
Pendidikan diarahkan buat pasar, bukan karakter.
Rakyat hidup di negeri sendiri, tapi harus tunduk pada aturan yang bukan mereka tentukan. Inilah yang disebut penjajahan regulasi.
Istilah ini bukan sekadar retorika.
Solusi
Cak Nun pernah bilang: “Penjajahan sekarang bukan mengambil wilayah, tapi mengubah aturan.”
Dan jujur… kalimat itu relevan dengan kondisi hari ini. Lalu pertanyaannya, apakah tidak ada jalan keluar dari kondisi ini?
Nilai ketuhanan atau tauhid harus diperkuat, supaya manusia tidak diperbudak materi.
Nilai-nilai Pancasila harus didaur ulang supaya keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.
Perubahan struktur ketatanegaraan. Amandemen UUD NRI 1945, supaya negara benar-benar berpihak ke rakyat. Bukan solusi instan, tapi solusi mendasar. Dan pada akhirnya, semua kembali ke kesadaran kita sebagai warga negara.
Penutup
Video ini bukan ajakan untuk membenci negara Bukan ngajak nolak pembangunan. Tapi ngajak kita semua lebih sadar. Karena kalau kita nggak paham bagaimana APBN, SDGs, Omnibus Law, RPJMN, dan reformasi pajak bekerja dalam sistem global, kita akan terus disuruh bersabar… sementara sistemnya tidak pernah berubah.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah kita akan tetap diam, atau mulai bersikap kritis?
