beritax.id – Penjajahan modern fiskal semakin mengancam kedaulatan Indonesia. Kebijakan perpajakan global memaksa rakyat Indonesia menanggung beban fiskal, sementara korporasi besar mengeruk keuntungan. Insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan multinasional menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian Indonesia. Sebaliknya, rakyat Indonesia semakin dibebani oleh pajak konsumsi, seperti PPN yang terus meningkat.
Insentif Pajak bagi Korporasi Global
Korporasi global yang beroperasi di Indonesia seringkali menikmati insentif pajak besar, seperti Tax Holiday, untuk menarik investasi. Namun, manfaat nyata dari insentif ini tidak dirasakan oleh rakyat. Perusahaan besar bebas pajak, sementara rakyat justru harus menanggung beban melalui peningkatan tarif pajak konsumsi yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ketidakadilan fiskal yang semakin memperlebar jurang antara korporasi dan rakyat.
Pajak Rakyat untuk Menutupi Kekurangan Anggaran
Untuk menutupi defisit anggaran akibat pengurangan penerimaan pajak dari perusahaan besar, pemerintah menaikkan tarif PPN. Peningkatan tarif PPN ini sangat membebani masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah. Sementara itu, perusahaan besar yang mendapat fasilitas pajak tetap menguntungkan tanpa memberikan kontribusi yang adil terhadap pembangunan nasional.
Ketergantungan pada Kebijakan Pajak Global
Indonesia terjebak dalam ketergantungan terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan oleh negara maju, seperti OECD. Negara kita lebih sering menerima kebijakan fiskal yang merugikan, tanpa dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan tersebut. Hal ini mengurangi kedaulatan fiskal Indonesia dan menyebabkan kebijakan pajak yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasional.
Solusi untuk Mengurangi Ketergantungan Fiskal
Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan asing. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Selain itu, Indonesia harus lebih berani merumuskan kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan nasional dan mengurangi ketergantungan pada standar pajak global. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara juga sangat penting.
Penjajahan modern fiskal yang menempatkan beban pajak pada rakyat dan memberi keuntungan kepada korporasi besar harus dihentikan. Pemerintah harus memulihkan kedaulatan fiskalnya dengan kebijakan pajak yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. Hanya dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
