beritax.id – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan pendidikan sebagai fondasi keadilan sosial nasional. Ia menyampaikan hal itu dalam Rakor Kepala Daerah terkait revitalisasi pendidikan tahun anggaran 2026. Qodari menilai pendidikan berkualitas adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Ia menyebut lima prioritas nasional, termasuk pendidikan, pangan, energi, hukum, dan perlindungan rakyat. Program revitalisasi sekolah dinilai harus memberi dampak langsung bagi guru, siswa, dan masyarakat luas.

Program revitalisasi sekolah terus berkembang dengan anggaran yang tidak berubah dari tahun sebelumnya. Awalnya terdapat 14.173 sekolah yang masuk revitalisasi dan kini bertambah menjadi 16.140 unit. Untuk tahun depan, pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 sekolah dengan anggaran Rp14,57 triliun. Qodari menekankan keterlibatan daerah untuk memilih sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan. Ia juga mendorong pemanfaatan dana sosial dan sumber non-APBN untuk memperluas program revitalisasi.

Digitalisasi Pembelajaran Jadi Arah Pendidikan Baru

Qodari menyebut digitalisasi pembelajaran sebagai langkah menuju “Pendidikan Next Level”. Ia menjelaskan panel interaktif dan materi digital akan diprioritaskan ke sekolah terpencil. Digitalisasi dianggap mampu mengurangi kesenjangan mutu antara kota dan daerah tertinggal. Materi digital tersedia melalui internet dan juga dalam bentuk offline seperti flashdisk. Pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia menerima kualitas pendidikan setara.

KSP memastikan koordinasi lintas kementerian terus berjalan tanpa hambatan teknis berarti. Qodari menekankan pentingnya pengawasan kepala daerah terhadap penggunaan fasilitas digitalisasi. Ia menilai fasilitas tersebut hanya bermanfaat jika benar-benar dimanfaatkan optimal oleh sekolah. Pemerintah berharap digitalisasi melahirkan generasi baru yang siap bersaing secara global. Qodari menyebut pendidikan harus melahirkan pemimpin masa depan dari seluruh pelosok negeri.

Partai X: Pendidikan Harus Menghadirkan Keadilan Nyata

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menilai pendidikan tidak boleh berhenti pada slogan. Ia mengingatkan tugas negara selalu tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Prayogi menilai revitalisasi dan digitalisasi sekolah harus menutup kesenjangan kualitas pendidikan. Ia mengatakan keadilan pendidikan hanya terwujud jika akses dan mutu setara bagi seluruh daerah. Menurutnya, negara wajib hadir memastikan pendidikan tidak dikuasai kepentingan proyek pejabat.

Prayogi menegaskan pendidikan harus memperkuat kelas menengah dan memperluas mobilitas sosial. Ia menilai masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas anak dari keluarga biasa, bukan kelompok pejabat. Ia mengingatkan agar kebijakan pendidikan diawasi ketat agar tidak disalahgunakan pihak tertentu. Partai X menilai kesenjangan infrastruktur sekolah masih tinggi, terutama di wilayah terluar. Keadilan sosial harus diwujudkan dengan distribusi pendidikan yang benar-benar merata.

Prinsip Partai X: Pendidikan untuk Rakyat, Bukan Komoditas Kekuasaan

Partai X menegaskan prinsip bahwa negara adalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi wewenang. Kewenangan itu harus diarahkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu. Pendidikan harus menjadi alat pemerataan, bukan alat mempertahankan ketimpangan sosial. Partai X menolak komersialisasi pendidikan yang membebani keluarga berpenghasilan rendah. Negara wajib menjaga integritas kebijakan pendidikan tanpa intervensi kepentingan bisnis.

Prinsip lainnya menuntut transparansi penggunaan anggaran pendidikan di setiap jenjang. Anggaran besar harus menghasilkan kemajuan nyata, bukan hanya laporan administrasi. Partai X menegaskan pendidikan harus memperkuat karakter bangsa dan etos keadilan.

Solusi Partai X: Pendidikan Merata dari Kota hingga Pelosok

Partai X mengusulkan pemetaan ulang kebutuhan sekolah berdasarkan tingkat ketertinggalan. Sekolah rusak berat harus menjadi prioritas hingga seluruh fasilitas mencapai standar nasional. Partai X mendorong pendampingan guru melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berkala. Digitalisasi harus disertai penguatan jaringan internet dan perangkat yang layak di daerah terpencil. Pemerintah harus menjamin distribusi perangkat digital tanpa diskriminasi antarwilayah.

Partai X mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran pendidikan daerah. Setiap program revitalisasi harus diawasi publik agar tidak berubah menjadi proyek semata. Partai X menilai kolaborasi pusat dan daerah harus mengutamakan kepentingan siswa miskin. Keadilan pendidikan harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan berpihak pada rakyat. Pendidikan tidak boleh menjadi slogan, tetapi harus menghadirkan keadilan sosial nyata.