beritax.id — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Koordinasi tersebut terkait pemindahan dana saldo anggaran lebih (SAL) dari bank sentral ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan pemindahan dana SAL sebelumnya menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan mekanisme pemindahan dana tersebut karena menyangkut pengelolaan keuangan negara.
Purbaya menjelaskan pemerintah telah berkomunikasi dengan BI terkait jumlah dan mekanisme pemindahan dana. Menurutnya, koordinasi dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti pemindahan dana SAL pemerintah ke Himbara. Ia menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2026.
Dalam rapat tersebut, Purbaya mengungkapkan pemerintah memindahkan sekitar Rp100 triliun dana SAL ke Himbara. Dana tersebut disebut tidak digunakan untuk membiayai belanja negara. Menurut pemerintah, pemindahan dana dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan kas. Kebijakan itu bertujuan menjaga kecukupan likuiditas dalam sistem perbankan nasional.
Transparansi Pengelolaan Dana Negara Menjadi Kewajiban Pemerintah
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. Tugas tersebut adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurut Prayogi, setiap kebijakan negara harus kembali pada tujuan utama pemerintahan. Tujuan tersebut adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberikan kewenangan oleh rakyat,” ujar Prayogi merujuk prinsip Partai X. Pemerintah harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan.
Karena itu, pengelolaan dana negara harus selalu mengutamakan kepentingan publik. Setiap keputusan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prayogi menilai pemindahan dana SAL bukan hanya persoalan teknis keuangan. Kebijakan tersebut juga menyangkut kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Menurut prinsip Partai X, rakyat merupakan pemilik kedaulatan negara. Pejabat pemerintah bukan pemilik kekuasaan, melainkan pelayan rakyat. Dengan prinsip tersebut, setiap kebijakan fiskal harus memberikan manfaat nyata. Kebijakan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.
Negara Harus Menjamin Dana Publik Memberi Dampak Nyata
Prayogi menjelaskan bahwa negara harus hadir melalui kebijakan yang melindungi masyarakat. Perlindungan tersebut termasuk memastikan pengelolaan uang negara berjalan aman. Pemindahan dana SAL dapat dilakukan apabila memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, kebijakan tersebut harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Menurutnya, stabilitas ekonomi memang penting bagi kehidupan masyarakat. Namun, stabilitas tersebut harus tetap berjalan bersama prinsip keterbukaan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Transparansi menjadi dasar agar kepercayaan rakyat tetap terjaga. Prinsip Partai X menempatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi sebagai bagian penting dalam menjalankan kewenangan. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dampak pemindahan dana SAL kepada masyarakat. Penjelasan tersebut harus mencakup manfaat ekonomi dan risiko kebijakan. Jangan sampai kebijakan pengelolaan kas negara hanya dipahami oleh pemerintah. Masyarakat juga harus memperoleh informasi yang mudah dipahami.
Solusi Partai X: Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Negara
Berdasarkan prinsip Partai X, pengelolaan negara membutuhkan pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah. Negara harus tetap berjalan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks dana SAL, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan keuangan. Pengawasan tersebut harus melibatkan lembaga negara sesuai kewenangannya. Partai X mendorong adanya tata kelola digital dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem digital dapat mengurangi ruang manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas.
Transformasi birokrasi digital merupakan salah satu solusi untuk memperkuat pelayanan publik. Sistem tersebut juga dapat membantu mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, pemerintah harus memperkuat budaya musyawarah dalam mengambil kebijakan strategis. Kebijakan besar harus melibatkan pertimbangan berbagai pihak. Prinsip kerakyatan melalui permusyawaratan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan negara. Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa mendengar aspirasi rakyat.
Kebijakan Ekonomi Harus Berujung pada Kesejahteraan Rakyat
Prayogi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan negara bukan hanya angka ekonomi. Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurut prinsip Partai X, kesejahteraan berarti kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan keuangan negara harus memiliki orientasi kesejahteraan. Dana publik harus kembali kepada kepentingan rakyat. Pemindahan dana SAL menuju Himbara perlu dikawal secara terbuka. Pemerintah harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti pada stabilitas sistem keuangan. Kebijakan harus mampu menciptakan pertumbuhan yang adil.
Partai X menilai negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan tersebut lahir dari pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan pengawasan yang kuat, pengelolaan dana SAL dapat menjadi instrumen pembangunan. Namun, seluruh prosesnya harus tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah memiliki kewajiban membuktikan bahwa setiap kebijakan anggaran membawa manfaat publik. Sebab, uang negara berasal dari rakyat dan harus kembali untuk rakyat.
