beritax.id – Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini semakin merugikan rakyat, menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar. Rakyat yang seharusnya dilindungi dan dilayani oleh pemerintah kini semakin terhimpit oleh kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Kebijakan pemerintahan merugikan ini lebih mengutamakan kepentingan segelintir pejabat dan pengusaha besar, sementara rakyat kecil semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dampak dari kebijakan ini terasa di berbagai sektor, mulai dari kebutuhan pokok hingga akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan Ekonomi yang Tidak Berpihak pada Rakyat
Di tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit, kebijakan yang diambil pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Kebijakan pajak yang membebani, subsidi yang tidak adil, dan pengelolaan anggaran negara yang tidak transparan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Keputusan-keputusan ekonomi lebih menguntungkan mereka yang sudah memiliki kekuasaan ekonomi dan pemerintahan. Sementara rakyat tetap terpinggirkan.
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kebijakan ekonomi yang diterapkan saat ini justru merugikan rakyat dan lebih menguntungkan segelintir pejabat. Pemerintah seharusnya melayani rakyat dengan kebijakan yang dapat mengurangi beban hidup mereka, bukan malah semakin membebani mereka.
Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Rakyat
Salah satu dampak terbesar dari kebijakan ekonomi yang tidak pro-rakyat adalah ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, pajak yang semakin tinggi, dan layanan publik yang semakin buruk, membuat rakyat semakin terhimpit. Sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kondisi ini, malah lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Banyak kebijakan yang seharusnya menguntungkan masyarakat kecil justru lebih menguntungkan pengusaha besar dan mereka yang memiliki koneksi. Misalnya, kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran dan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada korporasi, sementara rakyat kecil tetap bergumul dengan kesulitan ekonomi.
Solusi: Kebijakan Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat
Untuk mengatasi dampak buruk kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat, Indonesia perlu kembali pada prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Negara harus melaksanakan tugasnya untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan ekonomi yang pro-rakyat harus berfokus pada pemberdayaan rakyat, penyediaan lapangan pekerjaan yang layak, dan distribusi sumber daya yang adil.
Prinsip Partai X yang dijunjung tinggi oleh Prayogi R Saputra sangat relevan untuk membangun kembali pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. Partai X menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kepentingan rakyat. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak hanya menguntungkan segelintir pejabat dan pengusaha besar.
Reformasi Sistem Pajak dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Reformasi kebijakan pajak yang lebih adil dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa beban pajak tidak lagi jatuh pada rakyat kecil. Pajak harus dikenakan dengan proporsional, berdasarkan kemampuan bayar, dan tidak membebani masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dilakukan dengan lebih adil, memastikan bahwa hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan efisien untuk program-program yang langsung berdampak pada kehidupan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Setiap kebijakan yang diambil harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan tersebut benar-benar pro-rakyat.
Pendidikan Politik dan Pemberdayaan Rakyat
Selain reformasi kebijakan ekonomi, pendidikan politik yang menyeluruh bagi rakyat juga sangat penting. Dengan meningkatkan pemahaman rakyat tentang hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih aktif dalam pengawasan. Pendidikan politik yang baik akan membantu rakyat untuk memahami cara mereka dapat berpartisipasi. Adapun dalam proses pemerintahan dan memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi aktif rakyat akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan melibatkan rakyat dalam setiap langkah kebijakan, pemerintahan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih mencerminkan aspirasi masyarakat.
Kesimpulan: Mengembalikan Pemerintahan yang Pro-Rakyat
Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat hanya akan menciptakan ketidakadilan yang semakin besar. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat dalam pemberantasan korupsi, reformasi kebijakan, dan pemberdayaan rakyat, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. Negara harus kembali pada tugas utamanya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan sebaik-baiknya.
Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat dan mengutamakan kesejahteraan mereka. Dengan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat, Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
