beritax.id – Proses demokrasi Indonesia, yang dulunya menjadi harapan besar untuk pemerintahan yang adil, kini tampak gagal memenuhi janjinya. Menjelang pencapaian Indonesia Emas 2026, semakin terlihat bahwa negara ini sedang terjebak dalam “demokrasi tanpa struktur”. Keterputusan antara pemerintah dan rakyat menjadi ciri utama dalam lanskap pemerintahan Indonesia, yang menyebabkan frustrasi dan hilangnya kepercayaan pada sistem ini.
Krisis Kedaulatan Rakyat
Krisis kedaulatan yang terjadi terlihat jelas dalam cara kebijakan publik dibentuk dan diterapkan. Kekuatan untuk menentukan masa depan bangsa kini berada di tangan segelintir orang, dengan sedikit partisipasi dari masyarakat luas. Ketidakhadiran partisipasi publik yang sejati merupakan pelanggaran terhadap cita-cita demokrasi itu sendiri. Ketika rakyat merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi hidup mereka, mereka menjadi penonton dalam pembangunan negara mereka sendiri.
Struktur Ketatanegaraan yang Tidak Berfungsi
Salah satu masalah terbesar dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah ketidakhadiran demokrasi tanpa struktur yang kohesif untuk mendukung pemerintahan yang efektif. Ketidaksempurnaan struktur dalam sistem pemerintahan Indonesia menyebabkan keputusan yang buruk, di mana kepentingan rakyat seringkali terabaikan demi kepentingan penguasa yang berkuasa. Ketimpangan ini tidak hanya merugikan stabilitas negara, tetapi juga berkontribusi pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kebangkitan kekuatan oligarki semakin memperburuk keadaan, membuat rakyat semakin sulit untuk didengarkan.
Solusi yang Ditawarkan
Untuk mengembalikan semangat demokrasi yang sesungguhnya, sejumlah reformasi penting harus segera dilakukan. Pertama, harus ada komitmen kembali pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa pemerintah benar-benar melayani rakyat, bukan kepentingan sekelompok orang. Penguatan institusi demokrasi, terutama melalui pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat, juga sangat diperlukan. Langkah-langkah yang harus diambil meliputi:
- Reformasi Sistem Pemerintahan dan Pemilu
Menyusun ulang struktur pemerintahan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara. Ini termasuk mengevaluasi kembali pengaruh pejabat dan kekuasaan yang mereka miliki. - Promosi Keterlibatan Publik dan Pendidikan
Mendidik generasi mendatang tentang pentingnya demokrasi, hukum dasar, dan partisipasi aktif. Hal ini akan memberdayakan rakyat untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka, serta berpartisipasi dalam dialog yang bermakna tentang isu-isu nasional. - Memperkuat Peradilan dan Upaya Anti-Korupsi
Memastikan bahwa peradilan independen dan mampu mengawasi serta meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah. Upaya anti-korupsi harus ditegakkan dengan tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulan
Menjelang “momen emas” Indonesia pada 2026, sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan rakyat dan kembali menegakkan nilai-nilai demokrasi. Reformasi yang diperlukan bukan hanya perubahan, tetapi juga pergeseran budaya menuju pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Tanpa perubahan ini, janji Indonesia Emas 2026 akan tetap menjadi ilusinya, dan krisis kedaulatan akan terus melemahkan masa depan bangsa.
