beritax.id — Pemerintah bergaji publik sejatinya menjalankan mandat rakyat. Seluruh struktur pemerintahan dibiayai dari pajak dan kontribusi warga, sehingga setiap kebijakan semestinya disusun secara transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan publik. Namun dalam praktik belakangan ini, semakin banyak kebijakan strategis yang terasa jauh dari prinsip keterbukaan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Sejumlah keputusan penting mulai dari kebijakan fiskal, penyesuaian tarif layanan publik, hingga regulasi ekonomi kerap diumumkan setelah diputuskan, bukan dibahas bersama publik. Di tengah tekanan biaya hidup, ketidakpastian kerja, dan melemahnya daya beli, masyarakat justru merasa kebijakan lahir di ruang tertutup, minim dialog, dan sulit diakses penjelasannya secara utuh.
Dibiayai Rakyat, Diputuskan Terbatas
Ironi pemerintahan bergaji publik terlihat ketika rakyat hanya berperan sebagai pembayar, bukan sebagai penentu arah kebijakan. Proses penyusunan regulasi kerap manipulatif, melibatkan lingkaran terbatas, sementara dampaknya dirasakan luas oleh masyarakat.
Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak selaras dengan realitas sosial dan ekonomi rakyat, terutama kelompok pekerja, UMKM, dan kelas menengah.
Kebijakan Teknis, Dampak Sosial Besar
Banyak kebijakan dipresentasikan sebagai keputusan teknis demi stabilitas dan efisiensi. Namun di lapangan, dampaknya bersifat sosial dan struktural: biaya hidup meningkat, akses layanan publik semakin mahal, dan risiko ekonomi rumah tangga bertambah.
Ketika kebijakan tak dibahas secara terbuka, rakyat kehilangan ruang untuk memahami, mengoreksi, dan ikut menentukan arah negara yang mereka biayai.
Transparansi yang Sekadar Formalitas
Meski pemerintah sering mengklaim keterbukaan informasi, transparansi kerap berhenti pada rilis angka dan narasi resmi. Penjelasan menyeluruh tentang pertimbangan kebijakan, pihak yang diuntungkan, serta risiko bagi publik jarang disampaikan secara jujur dan mudah dipahami.
Dalam kondisi ini, pemerintahan bergaji publik berjalan secara administratif, tetapi miskin akuntabilitas substantif.
Risiko Krisis Kepercayaan Publik
Ketika kebijakan terasa “tak publik”, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus tergerus. Rakyat merasa tidak dilibatkan, tidak didengar, dan hanya diminta patuh. Jika dibiarkan, jarak ini berpotensi melahirkan apatisme dan melemahkan legitimasi pemerintahan.
Negara mungkin tetap berjalan, tetapi tanpa dukungan batin dari rakyatnya.
Solusi: Mengembalikan Kebijakan ke Ruang Publik
Untuk memastikan pemerintahan bergaji publik benar-benar bekerja untuk publik, diperlukan langkah korektif yang nyata, antara lain:
- Membuka proses perumusan kebijakan sejak awal, dengan partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar formalitas.
- Memastikan transparansi substantif, termasuk menjelaskan dampak sosial dan kelompok yang terdampak kebijakan.
- Mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan, terutama pada kebijakan fiskal dan layanan dasar.
- Memperkuat mekanisme akuntabilitas, agar pejabat publik bertanggung jawab langsung kepada pembayar pajak.
- Menjadikan kritik dan masukan publik sebagai bagian dari proses kebijakan, bukan ancaman terhadap stabilitas.
Pemerintahan yang digaji publik tidak boleh menghasilkan kebijakan yang jauh dari publik. Selama rakyat hanya dilibatkan sebagai pembayar, bukan sebagai pemilik kedaulatan, maka demokrasi kehilangan maknanya dan pemerintahan kehilangan arah pengabdiannya.
