beritax.id – Dalam negara demokrasi sejati, pemerintah seharusnya menjadi pelaksana kehendak rakyat, bukan pengatur yang memaksa rakyat tunduk. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan publik justru lahir tanpa mendengar suara rakyat. Akibatnya, jarak antara pemerintah dan rakyat semakin melebar, sementara kepercayaan publik terhadap negara terus menurun.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan kembali esensi dasar pemerintahan. “Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi jangan lupa, rakyatlah yang seharusnya menjadi pengatur utama arah negara,” tegasnya.
Kedaulatan Rakyat Bukan Sekadar Slogan
Prayogi menilai bahwa demokrasi hari ini kehilangan ruhnya. Kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemerintahan berubah menjadi formalitas kekuasaan semata. Rakyat hanya diajak bicara saat pemilu, tetapi diabaikan dalam proses kebijakan setelahnya.“Pemerintah yang baik bukan yang berkuasa penuh, tapi yang siap diatur dan dikoreksi oleh rakyatnya,” kata Prayogi.
Menurutnya, kekuasaan tanpa pengawasan rakyat akan selalu berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan yang jauh dari kebutuhan publik.
Ia menambahkan bahwa rakyat memiliki hak moral dan konstitusional untuk menegur, mengontrol, bahkan mengganti pemerintahan yang gagal menjalankan amanahnya. “Rakyat bukan objek kekuasaan. Rakyat adalah pemilik saham utama negara ini,” tegasnya lagi.
Prinsip Partai X: Rakyat Sebagai Pusat Kedaulatan
Dalam prinsip Partai X yang tertuang dalam dokumen ideologinya, ditegaskan bahwa negara tidak boleh menjadi alat kekuasaan rezim. Negara harus berfungsi sebagai alat pelayanan bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan.
Prayogi menjelaskan, Partai X berpijak pada tiga nilai utama:
- Negara sebagai pelindung rakyat.
Pemerintah wajib memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. - Negara sebagai pelayan rakyat.
Seluruh pejabat publik adalah abdi rakyat, bukan pejabat yang memerintah dari menara kekuasaan. - Negara sebagai pengatur yang adil.
Regulasi dan kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada kepentingan segelintir kelompok.
Krisis Pemerintahan yang Tak Siap Diatur
Menurut Prayogi, krisis ketatanegaraan saat ini terjadi karena pemerintah cenderung anti kritik dan alergi pada koreksi publik. Setiap suara rakyat yang menuntut keadilan sering dicap sebagai oposisi atau ancaman stabilitas. Padahal, kritik rakyat adalah bagian dari sistem kontrol demokrasi yang sehat.
“Pemerintah yang takut dikritik sama saja dengan pemerintah yang takut diatur. Padahal, justru rakyatlah pemegang kendali negara,” ujar Prayogi.
Ia juga menyoroti praktik birokrasi yang masih sentralistik dan tertutup, membuat keputusan publik sulit diakses oleh masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi akar lemahnya partisipasi rakyat dalam proses kebijakan.
Solusi Partai X: Menjadikan Pemerintah Pelayan Rakyat Sejati
Partai X menilai, perubahan sistemik harus dilakukan agar pemerintah benar-benar siap diatur oleh rakyatnya. Beberapa langkah strategis yang ditawarkan meliputi:
- Membangun sistem pemerintahan berbasis partisipasi rakyat.
Setiap kebijakan publik wajib melewati proses konsultasi dan uji publik terbuka. - Menerapkan transparansi total dalam pengelolaan negara.
Seluruh data anggaran, proyek, dan keputusan strategis harus mudah diakses oleh masyarakat. - Memperkuat lembaga pengawasan independen.
Rakyat perlu memiliki wadah hukum untuk mengontrol langsung tindakan pemerintah. - Reformasi pendidikan rakyat.
Masyarakat harus diberi ruang untuk memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. - Penerapan meritokrasi dan akuntabilitas di tubuh birokrasi.
Setiap pejabat harus dinilai dari kinerjanya, bukan kedekatan atau kekuasaan.
Penutup: Pemerintah yang Baik Adalah Pemerintah yang Mendengar
Prayogi menutup pesannya dengan pernyataan tegas, “Negara tidak akan runtuh karena rakyatnya banyak bicara. Negara justru runtuh saat pemerintah berhenti mendengar.”
Ia menambahkan bahwa kekuatan bangsa tidak terletak pada kekuasaan, tetapi pada keberanian rakyat untuk mengontrol kekuasaan itu sendiri. “Selama rakyat berdaulat, maka negara akan tetap hidup. Tapi saat rakyat bungkam, maka negara perlahan mati,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa arah masa depan Indonesia harus dikembalikan ke tangan rakyat. Karena pemerintahan yang baik bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling siap diatur oleh rakyatnya sendiri.
