beritax.id – Kalian pernah nggak sih jalan-jalan ke Jogja, terus lewat atau mampir ke Benteng Vredeburg? Kalau dilihat-lihat, bangunan itu gagah banget. Tapi pernah nggak sih iseng kepikiran satu pertanyaan simpel: ‘Sebenernya benteng segede itu dibangun buat ngelindungin siapa… dari ancaman siapa?’
Karena sadar nggak sadar, benteng itu bukan cuma tumpukan batu sejarah. Tapi, itu adalah simbol cara berpikir kekuasaan.
Coba kita mirroring ke kondisi negara kita sekarang. Secara logika nih, negara itu dibentuk buat apa sih? Kita rakyat yang bayar pajak , kita yang kasih mandat , dan kitalah pemilik kedaulatan yang sah. Harusnya, pemerintah itu tugasnya ngelindungin hidup kita dan jamin rasa aman.
Pajak itu bayaran buat kontrak kerja pemerintah. Layaknya kontrak kerja profesional, di situ ada poin-poin jelas:
- Ada Kewajiban yang harus mereka kerjain.
- Ada Target kesejahteraan yang harus dicapai.
- Ada Evaluasi kinerja.
- Dan harusnya, ada Sanksi kalau kerjaan nggak becus.
Tapi masalahnya di Indonesia, pajak sering diperlakukan seolah-olah kayak upeti atau donasi. Rakyat wajib setor, tapi nggak punya hak ngomel. Giliran kita nagih hasil kerja atau protes soal layanan, malah dibilang nggak bersyukur. Padahal, duit itu bensinnya negara.
Tapi, kok rasanya sekarang logikanya jadi kebalik? Kita yang gaji mereka buat ngamanin hidup kita, eh kita juga yang malah sering dianggap ancaman. Kritik dibilang gangguan, aspirasi dianggap bahaya, protes malah dikriminalisasi.
Inilah yang disebut fenomena ‘Pemerintah Bayaran’. Maksudnya bukan cuma soal mereka digaji duit rakyat, tapi soal mereka yang ‘lupa majikan’. Mereka dibayar rakyat, tapi kerjanya malah melayani kepentingan kekuasaan. Posisinya berubah total: dari yang harusnya Pelayan, malah jadi Pengawas.
Akibatnya apa? Pemerintah jadi paranoid. Fokus mikirnya bukan lagi ‘awas ada yang nyakitin rakyat’, tapi malah ‘awas rakyat macem-macem’. Jadinya, kita dipelototi, dicurigai, dan dibungkam. Inilah namanya Mental Benteng, yaitu merasa pejabat lebih tinggi dan rakyat dipaksa patuh.
Masih inget kan pas kita semua turun ke jalan gara-gara DPR mau ngakalin putusan MK soal Pilkada? Itu contoh paling telanjang dari ‘Pemerintah Bayaran’ . Harusnya wakil rakyat itu dengerin aspirasi kita, eh ini malah sibuk nyari celah hukum buat ngemulusin jalan kekuasaan kerabat dan golongannya. Pas rakyat protes? Digebuk. Gas air mata di mana-mana. Di sini jelas, kritik dianggap gangguan, aspirasi dianggap ancaman .
Padahal kalau negaranya sehat, pemerintah itu nggak boleh jadi penguasa yang nakutin. Sekali lagi, mereka harusnya sadar kalau posisi mereka itu cuma ‘karyawan publik’.
Jadi, yuk kita benerin lagi mindset-nya. Hubungan kita itu jelas:
- Rakyat = Pemilik Negara & Bos.
- Pemerintah = Pelaksana & Penerima Gaji.
Karena mereka digaji dan diangkat oleh rakyat, maka rakyat berhak menegur, memanggil, bahkan mengganti kalau kerjanya nggak bener.
Intinya satu: Negara nggak boleh takut sama pemerintahnya sendiri. Kalau rakyat takut sama pemerintah, berarti bukan rakyatnya yang salah, tapi cara pemerintah memahami negara yang udah korslet ini.
Ingat, Tuan nggak pernah takut sama pelayannya. Pelayanlah yang harus tahu diri melayani Tuannya.
