beritax.id – Di banyak penjuru negeri, sekolah rakyat masih berdiri dalam kondisi yang memprihatinkan. Bangunan rapuh, fasilitas seadanya, ruang kelas bocor, hingga meja dan kursi yang tak layak pakai masih menjadi pemandangan biasa. Sementara itu, kota-kota besar berlomba membangun gedung megah dan infrastruktur simbolik yang tidak menyentuh kehidupan rakyat.
Ketertinggalan sekolah rakyat bukan sekadar soal anggaran ia adalah tanda bahwa negara belum sepenuhnya memahami apa yang paling dibutuhkan masyarakat.
Ketimpangan pendidikan antara kota dan desa semakin melebar dari tahun ke tahun. Ada sekolah dengan fasilitas teknologi canggih, namun ada pula sekolah yang bahkan tidak memiliki listrik stabil. Di satu sisi, pemerintah bangga dengan program digitalisasi; di sisi lain, ribuan anak harus belajar dengan fasilitas yang tidak pernah layak. Bagaimana sebuah bangsa bisa maju jika setengah generasinya belajar dalam keterbatasan struktural?
Guru di Sekolah Rakyat Berjuang Tanpa Dukungan Cukup
Guru yang mengajar di sekolah rakyat sering kali bekerja dalam tekanan besar. Mereka harus mengajar dalam ruang minim sumber daya, mengurus administrasi yang rumit, dan tetap dituntut meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun penghargaan, pelatihan, dan dukungan yang mereka terima jauh dari memadai. Ketika guru tidak didukung, pendidikan rakyat otomatis berjalan pincang.
Banyak sekolah rakyat tertinggal karena anggaran tidak turun tepat waktu, aturan bantuan terlalu rumit, atau berbagai persyaratan administratif membuat sekolah tidak bisa mengakses dukungan. Masalah bukan pada kemampuan sekolah, tetapi pada birokrasi yang tidak mempermudah. Akibatnya, sekolah rakyat harus menunggu, sementara kebutuhan berlangsung setiap hari. Birokrasi yang lamban adalah bentuk kegagalan negara melayani masyarakat.
Sekolah Tidak Boleh Menjadi Cermin Ketidakadilan
Ketertinggalan sekolah rakyat adalah cermin nyata dari ketidakadilan sosial yang masih mengakar. Anak-anak lahir dengan hak yang sama, tetapi sistem membuat mereka memulai dari posisi yang sangat berbeda. Pendidikan seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, bukan reproduksi ketimpangan. Jika sekolah rakyat tetap tertinggal, keadilan sosial hanya akan menjadi slogan kosong.
Solusi: Negara Harus Mengutamakan Sekolah Rakyat sebagai Prioritas Pelayanan Publik
Untuk memastikan pemerintah benar-benar hadir dan melayani, sekolah rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan. Pembangunan infrastruktur sekolah harus diselaraskan dengan pemerataan, bukan terpusat pada kota-kota besar. Birokrasi harus disederhanakan agar anggaran sekolah turun cepat, tepat, dan transparan. Guru perlu diberi pelatihan, insentif, dan perlindungan agar mereka mampu mengajar dengan penuh dedikasi tanpa dihancurkan oleh beban administratif.
Program pendidikan digital dan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah rakyat, bukan sekadar memaksakan standar yang tidak relevan. Selain itu, pemerintah wajib memastikan pemerataan akses teknologi, transportasi, dan fasilitas dasar agar sekolah rakyat tidak lagi tertinggal dalam segala aspek. Bangsa hanya bisa kuat jika seluruh anak, tanpa kecuali, mendapat kesempatan belajar dengan layak.
Sekolah rakyat adalah cermin kualitas pelayanan negara. Jika sekolah rakyat masih tertinggal, itu berarti negara belum hadir sepenuhnya. Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dari gedung megah, tetapi dari wajah anak-anak yang belajar di sekolah sederhana dengan harapan besar. Negara baru bisa disebut melayani jika sekolah rakyat berdiri sejajar dengan sekolah mana pun layak, bermartabat, dan memerdekakan masa depan anak-anak bangsa.
