beritax.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menegaskan program revitalisasi 11.179 sekolah jangan hanya fokus pada pembangunan gedung megah. Ia menekankan revitalisasi harus menyentuh kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Menurutnya, pendidikan bermutu hanya lahir dari kombinasi lingkungan belajar yang baik, guru sejahtera, dan sarana memadai. Ia juga menegaskan program revitalisasi harus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, agar pemerataan pendidikan benar-benar terwujud.
Partai X Kritik Program yang Hanya Seremonial
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra menilai program revitalisasi sekolah ini berisiko hanya seremonial bila tidak menyentuh akar persoalan. Ia menegaskan tugas negara jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau revitalisasi hanya bangun gedung tanpa memikirkan kesejahteraan guru dan mutu pembelajaran, itu sama saja kosmetik,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa negara bukanlah pemerintah. Negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang diberi mandat rakyat. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pejabat yang sibuk membangun citra. Dalam konteks pendidikan, kebijakan tidak boleh sekadar mengejar target pembangunan fisik. Pendidikan bermutu lahir dari sistem yang menyejahterakan tenaga pendidik, menyediakan fasilitas memadai, dan memastikan keadilan akses hingga pelosok negeri.
Revitalisasi Harus Menyentuh Kualitas
Fokus revitalisasi sekolah, menurut Partai X, harus diarahkan pada peningkatan kualitas belajar mengajar. Tanpa perbaikan kurikulum, kesejahteraan guru, dan pemerataan sarana, gedung baru hanyalah simbol kosong. “Sekolah tidak bisa disebut maju bila gurunya masih miskin, dan muridnya tetap kekurangan fasilitas,” kata Prayogi.
Solusi Partai X untuk Pendidikan
Partai X menawarkan solusi solutif sesuai prinsip yang tertuang dalam dokumen resmi. Pertama, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional agar pendidikan berlandaskan moral, bukan proyek. Kedua, reformasi birokrasi digital di bidang pendidikan untuk memotong rantai korupsi anggaran sekolah. Ketiga, pendidikan moral dan berbasis Pancasila wajib diberikan agar generasi mendatang tidak buta ideologi. Keempat, musyawarah kenegarawanan harus melibatkan intelektual dan praktisi pendidikan agar arah revitalisasi benar-benar berpihak pada rakyat.
Partai X menegaskan, revitalisasi pendidikan tidak boleh hanya menjadi proyek pencitraan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sementara pemerintah hanya pelayan rakyat. Karena itu, pembangunan sekolah harus berbasis kebutuhan nyata, bukan laporan seremonial. Hanya dengan menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan dalam pendidikan bisa terwujud.
