beritax.id – Fenomena pemerintah bayaran penjaga kepentingan semakin mengemuka dalam praktik pemerintahan hari ini. Pemerintah yang digaji oleh rakyat semestinya berdiri sebagai pelindung dan pelayan publik, namun dalam banyak kebijakan justru terlihat lebih sibuk menjaga kepentingan penguasa dan pribadi. Akibatnya, jarak antara negara dan rakyat semakin melebar, sementara kepercayaan publik terus menurun.
Perubahan orientasi pemerintah dari pelayan rakyat menjadi penjaga kekuasaan terjadi secara perlahan namun sistematis. Kebijakan publik sering dirancang untuk menjaga stabilitas penguasa, bukan untuk menjawab kebutuhan riil rakyat. Dalam situasi ini, rakyat hanya diposisikan sebagai pembayar pajak dan pemberi legitimasi, bukan sebagai subjek utama negara.
Rakyat Menanggung Dampak Kebijakan
Ketika pemerintah bayaran lebih setia pada kepentingan penguasa, dampaknya langsung dirasakan rakyat. Perlindungan sosial melemah, pelayanan publik menurun, dan regulasi kerap membebani masyarakat. Negara hadir secara formal, tetapi absen secara substantif dalam melindungi kehidupan rakyat.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Telah Keliru Arah
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa negara sedang mengalami penyimpangan serius dari mandat dasarnya.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pemerintah bayaran justru menjadi penjaga kepentingan penguasa, maka negara telah berjalan terbalik dari amanat demokrasi,” tegas Rinto.
Ia menekankan bahwa loyalitas pemerintah seharusnya hanya satu, yakni kepada rakyat.
Akar Masalah: Loyalitas Kekuasaan yang Salah Alamat
Menurut Rinto, akar persoalan terletak pada loyalitas yang keliru. Kekuasaan dijalankan untuk mempertahankan posisi dan kepentingan pejabat, bukan untuk memenuhi amanah rakyat. Selama orientasi ini tidak dikoreksi, negara akan terus menjauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan.
Solusi: Mengembalikan Negara ke Mandat Rakyat
Sebagai langkah korektif, Partai X mendorong sejumlah solusi berikut:
- Penegasan Loyalitas Pemerintah kepada Rakyat
Pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan. - Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Publik
Kebijakan negara harus terbuka, dapat diawasi, dan dapat dikoreksi oleh rakyat. - Reformasi Etika Kekuasaan
Jabatan publik harus dipahami sebagai amanah, bukan alat melindungi kepentingan penguasa. - Penyusunan Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial
Setiap regulasi harus diuji dampaknya terhadap perlindungan dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah bayaran yang berubah menjadi penjaga kepentingan penguasa adalah ancaman nyata bagi demokrasi. Negara hanya akan kembali sehat jika pemerintah setia pada mandat dasarnya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Tanpa koreksi arah, kekuasaan akan terus menjauh dari rakyat yang seharusnya dilayani.
