beritax.id – Dalam sistem demokrasi, pemerintah bayaran adalah konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat. Pemerintah menerima jabatan, upah, dan legitimasi dari rakyat untuk menjalankan tugas negara. Namun ketika jabatan diperlakukan sebagai privilese dan upah dianggap hak tanpa kewajiban moral, maka makna kekuasaan mulai menyimpang dari mandat dasarnya.
Jabatan dalam pemerintahan bukanlah simbol kemuliaan personal, melainkan amanah yang dibebankan rakyat. Ketika pejabat lebih sibuk mempertahankan posisi daripada menjalankan tanggung jawab, kesadaran bahwa jabatan itu bersumber dari rakyat perlahan menghilang. Akibatnya, negara menjauh dari fungsi pelayanannya.
Upah Publik dan Tanggung Jawab Moral
Upah yang diterima pejabat negara berasal dari pajak dan kontribusi rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan sikap pejabat harus disertai tanggung jawab moral kepada publik. Tanpa kesadaran moral, pemerintah bayaran berisiko bekerja secara administratif, tetapi kehilangan empati terhadap rakyat yang membiayainya.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Moralitas Adalah Inti Negara
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa masalah utama pemerintahan hari ini bukan semata teknis, melainkan krisis moral.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika pemerintah bayaran lupa bahwa jabatan dan upahnya berasal dari rakyat, maka yang hilang bukan hanya pelayanan, tetapi juga kesadaran moral,” tegas Rinto.
Ia menekankan bahwa negara tanpa moral hanya akan menjadi mesin kekuasaan.
Akar Masalah: Kekuasaan Tanpa Kesadaran Amanah
Menurut Rinto, akar persoalan terletak pada hilangnya kesadaran bahwa kekuasaan bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan. Ketika jabatan dijalani tanpa kesadaran amanah, kebijakan akan cenderung kering dari nilai keadilan dan keberpihakan.
Solusi: Menghidupkan Kembali Etika Pemerintahan
Sebagai langkah korektif, Partai X mendorong solusi berikut:
- Peneguhan Etika dan Kesadaran Amanah Pejabat Publik
Setiap pejabat harus memahami jabatan sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar posisi struktural. - Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Publik
Pemerintah yang digaji rakyat wajib siap diawasi dan dievaluasi secara terbuka. - Pendidikan Politik dan Etika Kekuasaan
Negara dan partai harus menanamkan nilai pelayanan dan keberpihakan sejak proses rekrutmen kekuasaan. - Reorientasi Kebijakan Berbasis Kepentingan Rakyat
Setiap kebijakan harus diuji dengan pertanyaan mendasar: apakah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.
Pemerintah bayaran bukan sekadar soal jabatan dan upah, tetapi tentang kesadaran moral dalam menjalankan kekuasaan. Tanpa etika dan amanah, negara akan kehilangan arah. Negara yang sehat adalah negara yang dijalankan oleh pejabat yang sadar bahwa kekuasaan adalah titipan rakyat, dan mandatnya hanya satu: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
