beritax.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan penyediaan lahan untuk gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Bima menegaskan, pendataan lahan bukan pekerjaan mudah, tetapi menjadi tahap penting sebelum pembangunan gerai Kopdeskel dimulai. “Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk mempercepat pendataan,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi Kopdeskel Merah Putih di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, setelah badan hukum selesai, pembangunan gerai akan segera dilakukan di seluruh Indonesia dengan target 80 ribu gerai. Bima juga menegaskan empat kriteria lahan yang harus dipenuhi: memiliki alas hak sah, luas memadai, lokasi strategis, dan kondisi siap bangun.
Pendataan Masih Jauh dari Target
Hingga Senin sore, portal PT Agrinas Pangan Nusantara baru mencatat 5.981 data lahan dari target nasional yang ditetapkan.
Bima menyoroti masih adanya data tidak wajar seperti luas satu meter persegi dan keterangan tidak akurat.
Ia meminta verifikasi ketat dilakukan agar lahan yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria dan layak dibangun.
Selain itu, Pemda diminta berkoordinasi dengan Koramil, Babinsa, dan Dandim untuk memastikan validitas data lapangan.
“Lahan yang sesuai akan diverifikasi dan diunggah melalui command center untuk pengecekan akhir,” jelasnya.
Partai X: Tanah Harus Menghidupi, Bukan Diperjualbelikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan pentingnya arah kebijakan agraria yang pro rakyat.
Menurutnya, tanah harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan komoditas atau ladang spekulasi.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tanah termasuk di dalamnya,” ujarnya.
Ia menilai, kebijakan pendataan lahan harus menjamin agar aset daerah digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan pejabat birokrasi.
“Negara tidak boleh abai. Tanah adalah kehidupan rakyat, bukan angka dalam laporan kementerian,” tegasnya.
Partai X Soroti Judi Online sebagai Ancaman Ekonomi Desa
Partai X juga menyoroti bahwa kebijakan pemberdayaan desa tidak akan efektif bila ekonomi rakyat terus tergerus oleh judi online.
Menurut Prayogi, maraknya judi daring di pedesaan justru mengancam fondasi sosial dan produktivitas warga desa.
“Negara harus memerangi judi online dengan keseriusan yang sama seperti mendata tanah rakyat,” ujarnya.
Ia menyebut judi online sebagai bentuk kolonialisme digital yang membuat rakyat miskin makin tergantung pada ilusi cepat kaya.
“Kalau tanah untuk kesejahteraan, judi online adalah jalan menuju kemiskinan baru,” kata Prayogi mengingatkan.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Rakyat di Atas Tanah Sendiri
Partai X berpegang pada prinsip bahwa tanah adalah sumber kehidupan dan kedaulatan ekonomi rakyat.
Negara wajib memastikan setiap jengkal tanah digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan pada kepentingan modal besar. Keadilan agraria harus menjadi pondasi pembangunan ekonomi desa yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu membuka data lahan secara transparan agar publik dapat ikut mengawasi proses pemanfaatannya.
“Tanah adalah amanah rakyat. Negara wajib menjaganya agar tidak dirampas oleh keserakahan segelintir orang,” tegas Partai X.
Solusi Partai X: Tata Ulang Kebijakan Agraria dan Edukasi Rakyat
Sebagai langkah solutif, Partai X menawarkan beberapa langkah konkret untuk memastikan tanah benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pertama, pemerintah harus membangun sistem digital agraria terpadu agar data lahan akurat dan dapat diakses publik.
Kedua, Pemda perlu mengedukasi masyarakat tentang hak kepemilikan tanah dan pencegahan praktik mafia tanah.
Ketiga, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap penyalahgunaan aset daerah oleh oknum pejabat atau korporasi.
Keempat, pemerintah perlu menggandeng koperasi dan lembaga rakyat agar tanah produktif bisa menjadi basis ekonomi desa.
Prayogi menegaskan, “Tanah harus melahirkan kesejahteraan, bukan menjadi alat kekuasaan. Negara harus berpihak pada rakyat.”
Tanah untuk Rakyat, Negara untuk Keadilan
Partai X menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh kebijakan pembangunan berbasis lahan diarahkan pada kesejahteraan bersama.
Setiap hektare tanah yang dikelola dengan benar adalah simbol keadilan sosial yang nyata bagi rakyat Indonesia. “Negara sejati hadir bukan dengan retorika, tetapi melalui tanah yang memberi makan rakyatnya,” pungkas Prayogi.
Menurut Partai X, pengelolaan tanah yang adil adalah wujud nyata pelaksanaan konstitusi dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan. Kebijakan agraria yang berpihak akan menjadi benteng moral sekaligus harapan ekonomi bagi generasi mendatang.
