beritax.id– Demokrasi hanya ilusi bagi mereka yang tidak berkuasa, terutama dalam proses pembangunan yang seharusnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pembangunan yang digembar-gemborkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, melainkan hanya menguntungkan segelintir pejabat yang memiliki kekuasaan. Ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan ini semakin memperburuk ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan yang ada.
Pembangunan yang Tidak Berkeadilan
Pembangunan yang terjadi saat ini lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat yang paling membutuhkan justru terabaikan. Biaya yang tinggi dan pengaruh uang dalam setiap kebijakan pembangunan menciptakan ketidakadilan. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan atau sumber daya yang dapat menikmati hasil pembangunan, sementara rakyat miskin semakin terpinggirkan.
Keputusan-keputusan pembangunan yang diambil tidak selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ketimpangan ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, dan semakin menjauhkan rakyat dari apa yang seharusnya menjadi hak mereka dalam demokrasi.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pejabat yang berkuasa.
Namun, kenyataannya, negara sering kali gagal menjalankan tugas tersebut. Ketimpangan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya menunjukkan bahwa negara lebih banyak melayani kepentingan kelompok tertentu daripada rakyat secara keseluruhan.
Solusi: Pembangunan yang Adil dan Berpihak pada Rakyat
Untuk memastikan pembangunan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pengambilan keputusan. Pemerintah harus membuka ruang lebih besar untuk partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan pembangunan, terutama yang menyangkut kepentingan sosial dan ekonomi.
Selain itu, pembatasan biaya dan pengaruh uang dalam pemilu dan proses kekuasaan harus diutamakan. Hal ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi calon pemimpin yang benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat.
Pendidikan politik berbasis Pancasila harus diperkenalkan di tingkat sekolah untuk menumbuhkan kesadaran konstitusional pada generasi muda. Ini akan membentuk pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam demokrasi, serta pentingnya partisipasi aktif dalam membangun negara yang adil.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan negara dapat mengembalikan fungsi utamanya untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, serta menciptakan pembangunan yang benar-benar menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.
