Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 946 kilometer di pantai utara Jawa sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai penahan abrasi dan banjir rob. Tetapi juga akan menjadi dasar pembangunan jalan tol serta permukiman.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti menyampaikan, proyek ini memiliki peluang investasi besar, termasuk dari pendapatan tol, penjualan listrik, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.
“Ini peluang investasi juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, dan juga potensi penjualan listrik,” ujarnya.
Meski digadang-gadang bakal menjadi proyek yang mengungtungkan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, proyek ini masih harus direncanakan dengan matang. Menurutnya, pembangunan proyek besar ini tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa.
“Kami terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian,” katanya.
Partai X: Infrastruktur Harus Berorientasi pada Rakyat, Bukan Sekadar Investasi
Menanggapi proyek raksasa ini, Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra mengingatkan, tugas utama pemerintah bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan transparan. Jiak pemerintah merencanakan pembangunan Giant Sea Wall, maka harus benar-benar dipastikan bisa bermanfaat bagi rakyat.
“Pembangunan Giant Sea Wall harus benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar proyek investasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat dari ancaman bencana, melayani rakyat dengan infrastruktur yang efektif, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang adil serta berpihak pada kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Dikatakan Prayogi, proyek besar ini juga tidak boleh menjadi alat spekulasi lahan atau proyek mercusuar tanpa manfaat nyata bagi rakyat pesisir. “Harus dipastikan proyek ini tidak menggusur masyarakat kecil atau menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di kemudian hari,” imbuhnya.
Transparansi dan Efisiensi: Pilar Utama Pembangunan Versi Partai X
Partai X menegaskan, setiap kebijakan infrastruktur harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang mereka anut. Menurut Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya sekadar membuka peluang investasi.
Dari perspektif Partai X, proyek Giant Sea Wall harus dijamin tidak hanya menjadi instrumen ekonomi. Tetapi juga benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi komunitas pesisir yang terdampak. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan proyek ini menjadi krusial. Partai X dalam hal ini menilai, kebijakan yang berdampak besar terhadap rakyat harus dijalankan dengan akuntabilitas penuh. Ini agar tidak menjadi beban keuangan negara atau proyek yang mangkrak di kemudian hari.
“Jika proyek ini lebih berorientasi pada kepentingan investasi dan bisnis tanpa perencanaan yang matang dalam aspek sosial dan lingkungan, maka dikhawatirkan akan melahirkan ketimpangan baru,” kata Prayogi.
Giant Sea Wall: Masa Depan Infrastruktur yang Harus Dikawal Bersama
Pembangunan Giant Sea Wall adalah langkah besar yang bisa menjadi solusi bagi tantangan perubahan iklim dan urbanisasi di Indonesia. Namun, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada keselarasan antara visi pembangunan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Lebih jauh, Prayogi menyebut, proyek ini harus dipastikan transparan dalam pendanaan, perencanaan, serta implementasinya. Masyarakat dan pemangku kepentingan harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembangunan. Ini agar proyek ini benar-benar menjadi solusi, bukan sumber masalah baru.
Sebab, sebagaimana prinsip Partai X, negara yang kuat adalah negara yang mampu menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya demi mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
“Jangan sampai ini menjadi beban keuangan negara atau proyek mangkrak di kemudian hari,” pungkas Prayogi.
