beritax.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta agar kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tidak mengganggu pembangunan di daerah, terutama di wilayah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah.
“Tadi kita hanya memberikan informasi dampak dari pemotongan ini. Mungkin di provinsinya berimbas, tapi kabupaten-kabupaten kecil itu kasihan,” ujar Bobby usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kabupaten Deli Serdang, Selasa (7/10/2025).
Ia mencontohkan lima daerah di Kepulauan Nias Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunungsitoli yang memiliki PAD kecil dan bergantung pada dana pusat. Menurut Bobby, perhatian lebih perlu diberikan agar pembangunan di daerah kecil tidak terhenti akibat kebijakan pemangkasan anggaran.
“Kalau di daerah afirmasi seperti Nias bisa lebih diperhatikan, jangan sampai pembangunan macet,” tegasnya.
Partai X: Anggaran Naik di Atas Kertas, Tapi Rakyat Turun di Lapangan
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai penjelasan pemerintah pusat masih menyisakan persoalan serius di lapangan. Ia menegaskan, rakyat tidak hidup dari angka di laporan keuangan, melainkan dari pelayanan nyata.
“Tugas negara itu tiga loh melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau dana dipangkas, tapi janji pembangunan tetap, pertanyaannya siapa yang dikorbankan?” ujar Prayogi.
Menurutnya, argumen pemerintah bahwa total dana program pusat meningkat tidak menjamin kesejahteraan rakyat akan ikut naik. “Kalau uangnya berputar di program pusat tanpa menyentuh daerah, rakyat tetap jadi penonton pembangunan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemangkasan dana transfer bisa memperlebar kesenjangan antara provinsi kaya dan miskin. Daerah seperti Kepulauan Nias bisa tertinggal jauh jika tidak mendapat dukungan fiskal yang memadai.
Prinsip Partai X: Negara Harus Efektif, Efisien, dan Berpihak pada Rakyat
Partai X berpegang pada prinsip bahwa negara dijalankan atas dasar wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berwenang menjalankan kekuasaan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk bekerja demi kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk melayani kepentingan birokrasi anggaran.
“Pemerintah tidak boleh memandang daerah kecil sebagai beban fiskal. Justru dari daerah kecil itu semangat keadilan sosial harus dimulai,” ujar Prayogi.
Menurutnya, prinsip keuangan negara seharusnya bukan sekadar efisiensi nominal, tapi juga pemerataan manfaat. “Kalau dana besar tapi tidak menyentuh yang lemah, itu bukan efisien, tapi untuk penguasa,” ujarnya kritis.
Solusi Partai X: Bangun dari Pinggiran, Jangan Hanya di Papan Angka
Partai X menawarkan beberapa solusi konkret agar pemangkasan anggaran tidak menjadi jebakan ketimpangan baru:
- Pemetaan Kebutuhan Daerah Berbasis Data Riil.
- Transfer Berkeadilan dan Transparan.
- Desentralisasi Anggaran Produktif.
- Pengawasan Partisipatif Rakyat.
- Musyawarah Kenegarawanan Fiskal.
Penutup: Jangan Pangkas Harapan Rakyat
Partai X menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menjadi dalih untuk menunda pemerataan. Pemangkasan anggaran tanpa strategi sosial hanya akan memangkas peluang hidup masyarakat kecil.
Prayogi R. Saputra menutup dengan peringatan tajam:
“Kalau negara sibuk mengatur angka tapi lupa mengatur nasib rakyat, maka yang hilang bukan hanya anggaran, tapi juga kepercayaan.”
Ia menambahkan, “Efisiensi sejati bukan soal hemat belanja, tapi soal tepat guna. Negara yang benar efisien adalah negara yang mampu membuat rakyatnya merasa cukup, bukan semakin tertekan.”
