beritax.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kompetensi Indonesia (KI) melakukan kolaborasi. Dengan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata unggul dan berdaya saing. Program ini bertujuan membekali pemandu wisata dengan keterampilan digital agar mampu mempromosikan destinasi wisata melalui konten kreatif sekaligus membangun citra personal yang lebih kuat.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program Skill Up (Soft Skill Upgrade Program) yang melatih para pemandu wisata menjadi konten kreator. Pelatihan ini berlangsung secara daring pada 4-7 Maret 2025 dengan 251 peserta dari 27 provinsi. Peserta berasal dari berbagai daerah termasuk Destinasi Pariwisata Prioritas, 3 Greater (Batam, Jakarta, Bali), dan IKN (Ibu Kota Nusantara).
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M. Paham, menegaskan bahwa pelatihan ini adalah gebrakan baru untuk memperkuat peran pemandu wisata sebagai penggerak utama dalam pemasaran digital sektor pariwisata.
Partai X Ingatkan Peran Pemerintah Mendukung Pemandu Wisata
Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menanggapi langkah ini dengan mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tiga kewajiban utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Langkah ini baik, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa digitalisasi sektor pariwisata tidak malah membuat pelaku lokal tersisih. Pemandu wisata lokal memiliki nilai kearifan budaya yang tak bisa digantikan oleh konten semata. Harus ada strategi yang menjamin agar mereka tetap menjadi aktor utama di destinasi wisata masing-masing,” ujar Erick Karya.
Komitmen Partai X: Keadilan dan Kesejahteraan
Partai X menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Menurut prinsip Partai X, pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi wewenang untuk membuat kebijakan yang melindungi rakyat dari ketidakadilan dan memberdayakan mereka agar berperan aktif dalam perekonomian.
“Digitalisasi sektor pariwisata harus mengutamakan keberpihakan pada masyarakat lokal. Kami mendukung pelatihan berbasis teknologi, namun perlu ada pendampingan khusus bagi pemandu wisata lokal,” tegas Erick Karya.
Dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sebagai pijakan utama, Partai X berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah agar transformasi digital ini tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
