beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Keduanya menggantikan Suryo Utomo dan Askolani dalam pelantikan 22 pejabat eselon I Kemenkeu di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Bimo dikenal sebagai analis senior yang pernah berkiprah di Kemenko Marves dan Kantor Staf Presiden. Sedangkan Djaka merupakan purnawirawan Letjen TNI yang terakhir menjabat Sekretaris Utama BIN.
Ganti Orang Tidak Cukup, Sistem Harus Dibenahi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menanggapi pelantikan tersebut dengan nada kritis. Menurutnya, rotasi pejabat tinggi hanyalah solusi parsial bila tidak dibarengi perombakan sistemik.
“Yang diganti hanya kepala, bukan akar kebusukannya,” tegas Rinto. Ia menyebut publik sudah terlalu sering disuguhi wajah-wajah baru tanpa perubahan nyata dalam pelayanan dan akuntabilitas pajak serta kepabeanan.
Menurutnya, tata kelola fiskal negara tidak boleh lagi dibangun dengan sistem yang longgar, koruptif, dan tertutup dari pengawasan publik
Partai X menegaskan kembali bahwa tugas utama negara adalah melayani rakyat, melindungi rakyat, dan mengatur dengan adil.
Lembaga perpajakan dan bea cukai semestinya menjadi teladan integritas fiskal.
Kekuasaan fiskal tidak boleh menjadi instrumen pemerasan atau kompromi kepentingan. Jika tidak diawasi, reformasi di atas kertas hanya akan menjadi sandiwara rotasi kekuasaan.
Solusi Partai X: Reformasi Sistemik, Bukan Seremonial
Untuk mengatasi stagnasi reformasi birokrasi fiskal, Partai X mengusulkan lima langkah strategis:
- Audit Forensik dan Keterbukaan Total di Ditjen Pajak dan Bea Cukai
Transparansi mutlak dalam mekanisme perpajakan dan pengelolaan barang masuk negara. - Perkuat Komite Pengawas Independen atas Fungsi Perpajakan dan Kepabeanan
Pengawasan tidak cukup internal, harus melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil. - Reformasi Digital Pajak dan Bea Cukai yang Terbuka dan Real Time
Sistem digitalisasi harus meminimalisir intervensi manusia dan memperkecil celah manipulasi. - Sekolah Negarawan untuk Reformasi Etika Pelayanan Publik
Aparatur fiskal harus dididik sebagai pelayan negara, bukan makelar jabatan atau target setoran. - Evaluasi Berkala Kinerja dan Beban Target yang Rasional dan Adil
Hindari tekanan target tak rasional yang mendorong manipulasi angka dan penghisapan wajib pajak.
Negara Tidak Boleh Lagi Main-main Soal Uang Publik
Rinto menegaskan, rakyat tak bisa terus dijadikan korban dari sistem perpajakan yang korup dan bea cukai yang kompromistis. Reformasi tidak boleh hanya sebatas ganti orang, tapi harus ganti pola pikir dan sistem kerjanya.
“Kalau ingin memperbaiki republik ini, jangan lagi andalkan jenderal atau teknokrat, tapi hadirkan negarawan sejati,” tegasnya menutup pernyataan.
Dengan suara tajam namun solutif, Partai X menyerukan: saatnya mengganti sistem, bukan sekadar mengganti wajah.
