beritax.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak dibubarkan, melainkan ditransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Kebijakan ini menyusul pergantian pimpinan dari Hasan Nasbi ke Angga Raka Prabowo. Menurut Prasetyo, tujuan transformasi adalah memperluas cakupan komunikasi pemerintah. Tidak hanya sekadar mewakili istana, tetapi juga menyinkronkan komunikasi pusat, provinsi, dan daerah. Ia menambahkan, struktur dan tim kerja tetap sama, hanya berganti nama dengan harapan koordinasi komunikasi publik menjadi lebih efektif.
Kritik Partai X
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menyatakan rakyat tidak butuh perubahan nama lembaga, melainkan komunikasi nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Komunikasi hanyalah alat, bukan tujuan. Kalau rakyat masih lapar dan terabaikan, komunikasi sehebat apapun jadi sia-sia,” tegasnya.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa komunikasi negara harus berpijak pada prinsip keterbukaan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. Komunikasi seharusnya bukan sekadar strategi pencitraan, melainkan jembatan yang menghubungkan kebijakan negara dengan kebutuhan rakyat. Dalam pandangan Partai X, rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelaksana mandat yang wajib melaporkan secara transparan setiap kebijakan yang dijalankan.
Solusi Partai X
Sebagai solusi, Partai X menawarkan tiga langkah konkret. Pertama, setiap komunikasi pemerintah harus berbasis data yang akurat dan terbuka, agar rakyat memahami arah kebijakan. Kedua, perlu mekanisme partisipasi rakyat dalam proses komunikasi, seperti forum publik dan kanal pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti. Ketiga, komunikasi pemerintah wajib terintegrasi dengan pelayanan nyata, bukan sekadar slogan atau narasi. Dengan prinsip itu, rakyat tidak hanya mendengar janji, tetapi merasakan manfaat langsung dalam kehidupannya.
Transformasi PCO menjadi BKP memang disebut sebagai langkah memperbaiki komunikasi publik. Namun Partai X mengingatkan, komunikasi hanyalah sarana. Yang paling dibutuhkan rakyat adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah, bukan sekadar pergantian nama lembaga.
