beritax.id – Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia, Ngatawi Al-Zastrouw, menegaskan Pancasila adalah benteng ideologis melawan propaganda intoleransi. Ia menyebut Pancasila efektif menangkal kelompok yang mendorong formalisasi syariat agama di ruang publik. Menurutnya, Islam di Indonesia sejak lama hadir bukan sebagai hukum formal, melainkan etika publik yang inklusif dan kokoh.
Zastrouw menilai konsep pribumisasi Islam menjadi vaksin kultural yang memperkuat imunitas ideologis bangsa. Ia menjelaskan, sejarah praktik keagamaan Nusantara sudah selaras dengan maqasid syariah, yaitu tujuan syariat demi kemaslahatan umat. Karena itu, klaim perlunya formalisasi syariat justru keliru dan berpotensi merusak harmoni sosial. Ia menegaskan, Pancasila tidak sekuler, karena sila Ketuhanan menunjukkan keterhubungan erat antara agama dan kehidupan publik.
Kritik Partai X
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menekankan bahwa tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menegaskan, vaksin ideologis memang penting, tetapi vaksin paling nyata bagi rakyat adalah keadilan sosial. Tanpa keadilan ekonomi, pendidikan, dan hukum, rakyat tetap rentan dimanipulasi oleh propaganda kelompok intoleran maupun penguasa.
Partai X memandang rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati, sementara pejabat hanyalah pelayan yang diberi mandat terbatas. Negara harus melindungi rakyat dari penindasan struktural, melayani dengan tulus, dan mengatur secara adil. Pemerintahan sejati adalah instrumen rakyat, bukan alat rezim untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, Pancasila tidak boleh direduksi sebatas jargon ideologis, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Partai X menilai keadilan sosial adalah vaksin utama yang mampu memperkuat imunitas bangsa dari propaganda berbahaya. Jika rakyat terus hidup dalam kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan hukum, maka propaganda radikal akan mudah menyusup. Vaksin ideologis harus berjalan seiring dengan vaksin kesejahteraan, agar rakyat benar-benar terlindungi dari ancaman disintegrasi bangsa.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi dengan melakukan reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan penegakan hukum adil dan konsisten. Transformasi birokrasi digital diperlukan agar kebijakan negara transparan serta bebas dari manipulasi kekuasaan. Pemisahan jelas antara negara dan pemerintah menjadi langkah strategis agar rakyat tidak dipaksa tunduk pada kepentingan rezim. Selain itu, pendidikan berbasis Pancasila harus digalakkan agar generasi muda paham arti kedaulatan rakyat. Dengan cara itu, Pancasila benar-benar hadir sebagai dasar keadilan sosial, bukan sekadar simbol wacana.
Partai X menegaskan, Pancasila memang vaksin ideologis melawan propaganda, tetapi vaksin utama bagi rakyat adalah keadilan sosial. Tanpa keadilan, Pancasila hanya akan diperdagangkan sebagai slogan, bukan pedoman kehidupan berbangsa. Negara wajib menghadirkan keadilan nyata agar rakyat terlindungi, terlayani, dan teratur sesuai amanah konstitusi.
