beritax.id — Pancasila bukan sekadar semboyan yang diucapkan di upacara kenegaraan atau dipajang di ruang publik. Lebih dari itu, Pancasila adalah sistem nilai dan pedoman operasional bangsa dalam setiap kebijakan negara.
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa arah bangsa hari ini mulai kabur karena Pancasila hanya dijadikan slogan, bukan panduan kerja pemerintahan.
“Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Pancasila seharusnya menjadi panduan dalam menjalankan ketiganya,” ujar Prayogi.
Pancasila Telah Kehilangan Ruhnya
Menurut Prayogi, kondisi bangsa saat ini menunjukkan adanya jarak yang lebar antara nilai Pancasila dan praktik kenegaraan. Banyak pejabat berbicara tentang Pancasila, tetapi tidak mengamalkannya dalam keputusan dan tindakan. “Pancasila kehilangan ruhnya karena hanya jadi slogan. Nilainya tidak hidup dalam kebijakan publik,” ujarnya.
Ia menilai, kemerosotan moral, korupsi, dan ketimpangan sosial adalah akibat langsung dari kegagalan menempatkan Pancasila sebagai pedoman operasional pemerintahan. Pancasila seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan di setiap lembaga negara, bukan sekadar formalitas di pembukaan undang-undang.
Makna Pancasila Sebagai Sistem Operasional
Prayogi menjelaskan, lima sila Pancasila sebenarnya adalah formula kerja yang konkret. Ketuhanan menuntun moral kebijakan publik, kemanusiaan menegaskan keadilan sosial, persatuan membangun solidaritas nasional, kerakyatan mendorong partisipasi rakyat, dan keadilan sosial menuntut pemerataan kesejahteraan.
“Kalau Pancasila dijalankan secara operasional, maka rakyat tidak akan ditinggalkan oleh negaranya,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintahan tidak boleh diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kebijakan berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
Kritik Partai X terhadap Kondisi Kebangsaan
Partai X menilai, arah kebijakan negara saat ini banyak bergeser dari nilai-nilai Pancasila. Kebijakan ekonomi cenderung berpihak pada pejabat, sementara rakyat masih berjuang sendiri menghadapi kesulitan hidup.
“Negara seakan-akan dikelola seperti korporasi. Padahal ini rumah besar rakyat,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh bersikap seperti penguasa. Negara bukan milik rezim, dan pejabat hanyalah pelayan rakyat, bukan tuan atas rakyatnya.
Solusi Partai X: Mengembalikan Pancasila ke Jantung Pemerintahan
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Partai X mengusulkan langkah konkret untuk mengembalikan Pancasila ke posisi sejatinya:
- Reformasi kebijakan publik berbasis nilai Pancasila.
Setiap kebijakan harus melalui uji nilai apakah selaras dengan keadilan sosial dan kemanusiaan. - Pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak dini.
Sekolah dan universitas wajib menanamkan nilai moral, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. - Transparansi dan pengawasan publik.
Pemerintah harus membuka ruang partisipasi rakyat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. - Ekonomi berkeadilan dan inklusif.
Negara wajib memastikan pembangunan berpihak kepada petani, buruh, nelayan, dan pelaku UMKM. - Kebijakan media dan budaya yang memperkuat ideologi bangsa.
Media massa harus menjadi sarana pendidikan publik, bukan sekadar alat propaganda.
Penutup: Pancasila Harus Dihidupkan, Bukan Dihafalkan
Partai X menegaskan, bangsa Indonesia tidak butuh slogan baru, tetapi kesadaran baru untuk menghidupkan kembali Pancasila. Setiap pejabat, aparat, dan warga negara wajib menjadikan Pancasila bukan hanya hafalan, melainkan dasar berpikir dan bertindak.
“Pancasila bukan sekadar kalimat di dinding sekolah. Ia harus jadi napas dalam setiap kebijakan dan perilaku pejabat,” tegas Prayogi.
Menurutnya, jika Pancasila benar-benar dioperasionalkan, maka rakyat akan merasakan kehadiran negara yang melindungi, melayani, dan mengatur dengan adil.
“Bangsa ini akan kuat jika pejabatnya rendah hati dan rakyatnya merasa berdaulat,” tutup Prayogi R. Saputra.
