beritax.id – Pajak semakin menekan rakyat Indonesia. Namun, meski pajak terus meningkat, ketimpangan sosial dan ekonomi justru semakin parah. Rakyat harus menanggung beban pajak yang semakin tinggi, sementara kelompok pejabat dan korporasi besar tampaknya terhindar dari kewajiban pajak yang setimpal. Fenomena ini semakin memperburuk jurang ketimpangan antara rakyat biasa dengan segelintir orang kaya. Ketidakadilan sistemik ini menggambarkan kegagalan negara dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pajak yang Semakin Menekan Rakyat
Pajak yang terus meningkat memberi tekanan besar pada kelompok menengah ke bawah. Mereka yang telah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar justru dibebani dengan kewajiban pajak yang semakin besar. Bagi sebagian besar rakyat, pajak tidak hanya menjadi beban tambahan, tetapi juga semakin mengikis daya beli mereka. Sementara itu, kebijakan pajak yang tidak berpihak pada rakyat semakin memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah mencolok. Rakyat harus mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kewajiban pajak, sementara pengusaha besar dan korporasi besar dapat menghindari pajak dengan berbagai cara.
Ketimpangan Sosial yang Meningkat
Ketimpangan sosial semakin terasa, dengan perbedaan tajam antara kehidupan kelas atas dan bawah. Meski kebijakan ekonomi telah dijalankan, hasilnya tidak seimbang. Korporasi besar dan orang kaya semakin menguasai sumber daya dan kekayaan negara, sementara rakyat biasa semakin terpinggirkan. Kondisi ini menunjukkan kegagalan kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan segelintir orang daripada kesejahteraan rakyat. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan semakin memperlebar jarak antara golongan atas dan bawah. Negara gagal mewujudkan keadilan sosial, yang seharusnya menjadi tujuan utama.
Meskipun rakyat semakin dibebani dengan pajak yang tinggi, korporasi besar sering kali terlindungi dari kewajiban pajak. Praktik penghindaran pajak dan kebijakan yang berpihak pada korporasi besar membuat mereka semakin kaya. Pemerintah cenderung lebih melindungi kepentingan pejabat dan korporasi dibandingkan dengan rakyat. Hal ini memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Ketika korporasi besar semakin bebas dari kewajiban pajak, rakyat yang justru tertekan dengan beban pajak yang semakin besar.
Solusi dari Prinsip Partai X
Partai X menawarkan solusi untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi ini dengan prinsip-prinsip dasar yang adil dan berpihak pada rakyat. Berikut beberapa solusi yang sesuai dengan prinsip Partai X:
- Reformasi Sistem Pajak: Pajak harus dipungut secara adil, dengan sistem yang lebih progresif, di mana yang lebih kaya membayar lebih besar. Ini akan memastikan pemerataan beban pajak dan mengurangi ketimpangan sosial.
- Pengawasan yang Ketat terhadap Korporasi: Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa semua pihak berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka, mengurangi ketimpangan yang ada.
- Pemisahan Tugas Negara dan Pemerintah: Pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip Partai X, akan memperkuat kedudukan negara sebagai pelindung rakyat. Negara tidak boleh berfungsi sebagai alat penguasa, melainkan sebagai pelayan rakyat yang mengutamakan keadilan sosial.
- Pendidikan Moral dan Berbasis Pancasila: Untuk menciptakan generasi yang peduli dengan keadilan sosial, pendidikan moral dan berbasis Pancasila perlu diutamakan. Dengan ini, generasi mendatang akan memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab sosial mereka sebagai warga negara.
- Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran: Sistem hukum harus diperkuat dengan reformasi yang berbasis pada kepakaran untuk mengurangi korupsi dan memastikan bahwa hukum dapat memberikan keadilan yang nyata bagi rakyat.
Pendidikan dan Kesadaran Sosial untuk Generasi Mendatang
Pendidikan berbasis Pancasila sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan generasi muda. Dengan pendidikan ini, mereka akan memahami pentingnya keadilan sosial dan dapat berperan aktif dalam mencapainya. Pendidikan ini harus diterapkan di semua jenjang pendidikan untuk memastikan bahwa setiap warga negara tidak hanya tahu hak dan kewajibannya, tetapi juga memahami ideologi dan moral bangsa.
Pajak yang semakin menekan dan ketimpangan sosial yang semakin meningkat adalah cerminan dari kegagalan negara dalam mencapai keadilan sosial. Pemerintah harus segera melakukan reformasi yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, terutama dalam bidang pajak, ekonomi, dan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.
