beritax.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Operasi tangkap tangan dilakukan pada Rabu malam dan menyeret sepuluh orang.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut. “10 orang,” ujarnya saat dikonfirmasi, . Meski demikian, Fitroh belum merinci kasus korupsi yang menjerat Noel maupun pihak lain.
KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap Noel dan sembilan orang lain yang ditangkap. Publik kini menunggu transparansi penuh KPK agar kasus ini tidak berhenti pada penangkapan semata.
Partai X: Jangan Hanya Tangkap, Lihat Juga yang Bebas
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan fungsi negara jelas. “Negara itu wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menangkap itu baik, tapi bagaimana dengan yang bebas setelah korupsi?” ujarnya.
Menurutnya, persoalan besar bukan hanya penangkapan, melainkan lemahnya efek jera. Banyak koruptor yang setelah dihukum justru hidup mewah kembali. “Rakyat muak jika hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tambahnya.
Partai X menegaskan prinsipnya bahwa negara wajib menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan rakyat. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat karena merampas hak publik.
Negara tidak boleh menjadikan penegakan hukum sebagai panggung pencitraan. Keberanian memberantas korupsi harus diikuti keadilan yang tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum hanya bermakna jika berdampak nyata pada pemulihan hak rakyat.
Solusi Partai X: Reformasi Sistemik, Bukan Seremonial
Partai X menekankan bahwa solusi pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penangkapan. Pertama, perlu perampasan aset koruptor secara total dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Kedua, sistem hukum harus direformasi agar vonis tidak lagi bisa dipermainkan dengan remisi dan pembebasan bersyarat.
Ketiga, transparansi mutlak dalam proses hukum, mulai dari penyidikan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Keempat, pendidikan politik dan etika pejabat harus diwajibkan, agar jabatan tidak lagi dipandang sebagai jalan pintas memperkaya diri.
Rilis ini menegaskan bahwa penangkapan Wakil Menteri adalah ujian serius bagi negara. Publik tidak butuh drama tangkap tangan jika akhirnya koruptor masih bisa tersenyum di luar penjara. Yang rakyat tunggu adalah keberanian negara menjadikan hukum sebagai pelindung, bukan komoditas.
