Media Arus Utama Tak Lagi Independen dan Netral
beritax.id – Kebebasan pers di Indonesia kini menghadapi tantangan serius. Media arus utama semakin jauh dari fungsi kontrol kekuasaan. Dalam berbagai pemberitaan, opini politik hari ini yang disajikan tak lagi mencerminkan keberimbangan. Sebaliknya, media justru tampil sebagai perpanjangan tangan kepentingan kelompok dan ekonomi pejabat. Partai X melihat fenomena ini sebagai bentuk kegagalan demokrasi yang dijalankan secara prosedural, bukan substantif.
Masyarakat dijejali narasi tunggal yang membingkai penguasa sebagai pahlawan dan kritik sebagai ancaman. Media massa mengabaikan prinsip obyektivitas demi menjaga hubungan dengan pemilik modal. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tak lagi memiliki ruang untuk mendapatkan informasi yang jujur dan kritis. Ketika media kehilangan independensi, maka demokrasi berubah menjadi alat pengendali kesadaran publik.
Pemerintah Harus Ingat Tugasnya: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan kembali tugas utama pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki tiga kewajiban utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, menurutnya, pemerintah hari ini lebih sering mengatur demi kepentingan kelompok, bukan rakyat. Negara tak lagi melayani kepentingan publik, melainkan memperkuat jaringan kekuasaan dan kapital.
Pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk bertindak adil. Namun realitasnya, mereka justru menjadi alat kekuasaan yang lupa pada prinsip kenegaraan. Mereka bertindak seolah negara adalah milik mereka sendiri. Padahal, negara dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai atau oligarki.
Politik Harus Kembali pada Tujuan Awal: Keadilan dan Kesejahteraan
Menurut prinsip Partai X, politik adalah perjuangan untuk meraih dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan.
Tujuan utama politik adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, opini politik hari ini di media saat ini lebih sering diarahkan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Media menjadi ruang propaganda, bukan ruang pendidikan politik.
Akibatnya, masyarakat kehilangan arah dalam membedakan mana fakta, mana opini yang dimanipulasi. Demokrasi berubah menjadi panggung manipulasi kesadaran, bukan forum keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi ini, fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi telah lumpuh secara sistemik.
Solusi Partai X: Reformasi Media dan Pendidikan Politik Kritis
Solusi dari Partai X atas krisis opini politik dan dominasi media arus utama yaitu:
- Reformasi Kepemilikan dan Regulasi Media
Negara harus membatasi monopoli kepemilikan media oleh pejabat dan kapital. Kepemilikan media tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Perlu regulasi baru yang memastikan keberagaman suara dan independensi editorial. - Penguatan Media Alternatif Berbasis Rakyat
Partai X mendorong lahirnya media komunitas dan media rakyat sebagai penyeimbang opini publik. Pemerintah wajib menyediakan dukungan teknis dan legal agar media alternatif dapat berkembang tanpa tekanan. - Pendidikan Politik Kritis untuk Seluruh Masyarakat
Masyarakat harus dibekali pemahaman politik sejak dini agar tidak mudah dimanipulasi oleh opini partisan. Partai X mendorong integrasi pendidikan politik ke dalam kurikulum dasar dan menengah untuk membentuk kesadaran politik yang sehat. - Penguatan Peran Sekolah Negarawan sebagai Basis Pendidikan Kebangsaan
Sekolah Negarawan menjadi pusat pembinaan kepemimpinan rakyat. Di sinilah generasi muda dilatih berpikir kritis, berintegritas, dan berpihak kepada keadilan sosial. Program-program Sekolah Negarawan harus disinergikan dengan penguatan budaya literasi media. - Kembalikan Fungsi Media sebagai Pilar Demokrasi
Media harus menjadi alat kontrol kekuasaan, bukan alat propaganda elite. Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap ekosistem media agar opini yang disampaikan berpijak pada fakta, bukan pesanan kekuasaan.
Kembalikan Kedaulatan Informasi ke Tangan Rakyat
Partai X menegaskan bahwa kedaulatan politik dan informasi harus dikembalikan ke rakyat. Negara bukan milik penguasa, dan media bukan alat dagang para penguasa. Dalam negara demokratis, rakyat berhak atas informasi yang jujur dan bebas dari manipulasi. Ketika rakyat kehilangan akses pada opini yang adil, maka mereka kehilangan hak untuk menentukan masa depan bangsa.
Oleh karena itu, perlu ada langkah kolektif untuk menata ulang sistem informasi nasional. Media massa harus kembali menjadi kekuatan moral. Negara harus hadir menjamin hak rakyat atas informasi yang utuh, kritis, dan solutif. Karena hanya dengan opini yang jernih, rakyat bisa menentukan pilihan yang bijak.
Penutup: Kritis, Objektif, dan Solutif adalah Kunci
Opini politik harus dipandang sebagai instrumen pencerahan, bukan propaganda kekuasaan. Partai X berdiri untuk memastikan rakyat tetap menjadi pemilik narasi politik. Dengan prinsip kritis, objektif, dan solutif, Partai X menyerukan perlawanan terhadap dominasi opini penguasa. Saatnya membangun media rakyat yang independen dan mendidik.
Melalui reformasi media dan pendidikan politik, Partai X yakin rakyat bisa kembali menjadi pengendali arah bangsa. Sekolah Negarawan adalah langkah strategis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berpihak pada keadilan. Dalam dunia politik yang dikepung propaganda, hanya kesadaran kritis yang bisa menyelamatkan demokrasi dari kehancuran.
