beritax.id – Fenomena pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa musyawarah diganti transaksi semakin nyata ketika keputusan publik lebih dikendalikan oleh kepentingan penguasa daripada aspirasi rakyat. Sehingga forum formal menjadi simbol semata dan nilai musyawarah serta mufakat memudar. Sementara demokrasi prosedural tetap berjalan tanpa substansi yang nyata.
Praktik musyawarah diganti transaksi semakin terasa ketika keputusan strategis nasional dikendalikan oleh kelompok penguasa yang menekankan kepentingan pribadi dan kekuasaan. Membuat rakyat yang hadir dalam forum hanya menjadi saksi, bukan penentu kebijakan, dan kritik publik sering diabaikan. Sehingga forum publik lebih berfungsi sebagai legitimasi formal daripada instrumen pengambilan keputusan nyata.
Partisipasi Publik Terbatas
Rakyat tetap diikutsertakan melalui mekanisme prosedural, namun musyawarah diganti transaksi menyebabkan keputusan penting telah ditentukan sebelumnya. Sehingga forum konsultasi berfungsi lebih sebagai pencitraan daripada sarana nyata. Rakyat menjadi peserta administratif yang kehilangan pengaruh substantif, dan demokrasi formal berjalan tanpa menegakkan nilai gotong royong dan mufakat sebagaimana diamanatkan Pancasila.
Sentralisasi keputusan memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi karena musyawarah diganti transaksi membuat rakyat kehilangan pengaruh terhadap kebijakan strategis. Hal ini emunculkan pasifisme dan frustrasi publik, sementara birokrasi menguat sebagai pengendali. Adapun ketidaksetaraan meningkat, dan proses pengambilan keputusan lebih berpihak pada penguasa daripada kesejahteraan rakyat. Sehingga nilai kebersamaan dan musyawarah substantif semakin terpinggirkan.
Solusi Partai X
Partai X menekankan bahwa negara harus melayani rakyat, bukan penguasa, sehingga musyawarah diganti transaksi dapat diperbaiki dengan langkah konkret. Antara lain penguatan forum publik substantif agar aspirasi rakyat memengaruhi kebijakan, reformasi MPR untuk menilai integritas, moral, dan kompetensi calon pemimpin sebelum pemilu, redistribusi sumber daya agar manfaat pembangunan dirasakan semua lapisan masyarakat. Serta transparansi dan akuntabilitas digital untuk meminimalkan dominasi penguasa dan memperkuat kontrol publik.
Selain reformasi institusional, pemisahan jelas antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan menegaskan peran Presiden sebagai pelayan publik, sementara pengawasan publik melalui teknologi digital seperti big data, blockchain, dan sistem rekam biometrik memastikan distribusi dana serta alokasi sumber daya transparan dan akuntabel, sehingga praktik transaksi kekuasaan berkurang dan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari keputusan negara.
Kesimpulan
Fenomena musyawarah diganti transaksi merupakan ancaman serius bagi demokrasi ketika kepentingan pemerintahan dan ekonomi mengalahkan kebijaksanaan, namun melalui reformasi struktural, forum publik bermakna, redistribusi sumber daya, dan transparansi digital, demokrasi permusyawaratan dapat dipulihkan, memastikan rakyat tetap berdaulat, kebijakan berpihak pada kepentingan umum, dan prinsip musyawarah serta mufakat Pancasila ditegakkan.
