beritax.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam amar putusan nomor 96/PUU-XXII/2024, MK menyatakan Tapera bertentangan dengan UUD 1945. Hakim MK Suhartoyo menegaskan, UU Tapera tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dilakukan penataan ulang. Putusan ini memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi.
Masalah Tapera
Hakim Saldi Isra menambahkan, konsep Tapera telah bergeser dari tabungan sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa. Norma yang mewajibkan seluruh pekerja, termasuk pekerja mandiri, ikut Tapera, dianggap tidak sesuai tujuan. Putusan MK ini menjadi catatan penting bagi negara dalam melindungi hak pekerja, sekaligus menghindarkan beban tambahan yang tidak proporsional.
Sikap Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek kebijakan yang merugikan. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Kalau rakyat dipaksa membayar tabungan yang tidak sukarela, itu bukan perlindungan, tapi beban,” ujarnya. Menurut Partai X, hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya pada instrumen fiskal.
Prinsip Partai X
Dalam prinsipnya, Partai X menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat . Rakyat harus menjadi pusat setiap kebijakan negara, termasuk perumahan. Negara wajib menyediakan kebijakan yang adil dan transparan, bukan kebijakan yang justru menambah penderitaan.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret:
- Musyawarah Nasional Perumahan Rakyat untuk merumuskan skema tabungan sukarela yang adil dan sesuai kebutuhan masyarakat .
- Penguatan BUMN perumahan agar lebih fokus menyediakan hunian terjangkau untuk rakyat.
- Pengawasan digital keuangan Tapera dengan keterlibatan publik agar transparansi dan akuntabilitas terjamin.
- Subsidi silang berbasis keadilan dari kelompok berpenghasilan tinggi untuk mendukung perumahan rakyat berpenghasilan rendah.
Partai X menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat perlindungan rakyat, bukan alat pemaksaan. “Putusan MK ini adalah peringatan. Jangan lagi hukum dijadikan instrumen untuk membebani rakyat. Negara harus hadir, hukum harus melindungi rakyat,” tutup Rinto.
