beritax.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara tahap akhir di Surabaya. Kunjungan dilakukan di Kantor Pos Kebon Rojo untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.
Gus Ipul menyampaikan bahwa penerima BLTS meningkat signifikan dibanding bantuan reguler sebelumnya. Jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dari total tersebut, lebih dari 33 juta keluarga dinyatakan lolos verifikasi dan layak menerima bantuan. Sebagian bantuan disalurkan melalui bank milik negara dan sisanya melalui PT Pos Indonesia.
Verifikasi Data Menjadi Kunci Akuntabilitas
Kementerian Sosial menegaskan verifikasi data menjadi fondasi utama penyaluran bantuan sosial. Koordinasi intensif dilakukan bersama Badan Pusat Statistik untuk memastikan data akurat dan terkini.
Masyarakat juga diminta aktif melaporkan ketidaktepatan penyaluran melalui kanal resmi pemerintah. Langkah ini diambil agar bansos tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Gus Ipul menegaskan transparansi dan partisipasi publik penting menjaga kepercayaan masyarakat. Negara tidak boleh lalai dalam memastikan setiap rupiah bantuan tepat sasaran.
Pengalaman Penerima Menjadi Cermin Kebijakan
Dalam dialog langsung, sejumlah lansia menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima. BLTS dinilai membantu kebutuhan dasar seperti makanan dan keperluan harian.
Pemerintah memastikan lansia dan kelompok rentan tetap menjadi prioritas penerima bantuan. PT Pos Indonesia juga menyiapkan layanan antar ke rumah bagi penerima berhalangan hadir. Pendekatan ini menunjukkan pelayanan negara harus adaptif terhadap kondisi rakyat.
Pandangan Partai X: Negara Wajib Hadir Penuh
Anggota Majelis Tinggi Partai X Diana Isnaini menegaskan tugas negara tidak boleh setengah hati. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Bantuan sosial bukan sekadar angka anggaran, melainkan wujud tanggung jawab kenegaraan. Pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang berjarak dari penderitaan masyarakat.
Partai X memandang bansos harus memperkuat kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan berkepanjangan.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Sosial
Partai X menekankan negara harus bekerja efektif, efisien, dan transparan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelaksana mandat.
Setiap kebijakan sosial harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan nyata. Negara tidak boleh gagal membaca realitas sosial di lapangan.
Solusi Partai X untuk Penyaluran Bansos
Partai X mendorong integrasi data nasional berbasis teknologi yang akuntabel. Digitalisasi bansos harus diawasi ketat untuk mencegah manipulasi data.
Penguatan peran pemerintah daerah diperlukan dalam verifikasi lapangan. Pendidikan politik warga penting agar rakyat berani mengawasi kebijakan publik. Dengan langkah ini, bansos menjadi alat perlindungan, bukan sumber masalah baru.
Bantuan sosial harus menjadi jembatan pemulihan, bukan sekadar formalitas anggaran.
Negara yang kuat hadir melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat.
