beritax.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa sistem penjurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan kembali diterapkan. Kebijakan ini membatalkan keputusan era Mendikbud Nadiem Makarim yang sebelumnya menghapus jurusan dalam Kurikulum Merdeka.
“Kita hidupkan lagi jurusan, jadi nanti ada IPA, IPS, dan Bahasa,” ujar Mu’ti, Jumat, 11 April 2025, di Jakarta Pusat. Dengan penjurusan ini, siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai minat saat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).
TKA Jadi Pengganti UN, Penjurusan Diperlukan Untuk Ukur Minat dan Kemampuan
Mu’ti menegaskan bahwa penjurusan penting untuk mendukung pelaksanaan TKA yang menggantikan Ujian Nasional. TKA tidak wajib, namun menjadi tolok ukur akademik siswa yang siap.
Pelajaran wajib tetap Bahasa Indonesia dan Matematika, sedangkan mata pelajaran tambahan dipilih sesuai jurusan yang diambil siswa. “Untuk IPA, pilihannya bisa fisika, kimia, atau biologi. Untuk IPS bisa ekonomi, sejarah, atau lainnya,” kata Mu’ti.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, mengkritik tajam kebijakan pendidikan yang kerap berubah drastis tanpa uji dampak jangka panjang. “Pendidikan itu bukan eksperimen. Itu menyangkut nasib masa depan jutaan anak bangsa,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pemerintah memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara bertanggung jawab. “Kebijakan tersebut seharusnya berpihak pada kepastian, bukan kebingungan,” ujarnya.
Prinsip Partai X: Pemerintah Harus Efektif, Efisien, dan Transparan
Menurut prinsip Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kebijakan secara adil dan transparan.
“Jika pemerintah gagal menjamin konsistensi dan arah jelas dalam kebijakan pendidikan, maka itu bentuk kelalaian,” kata Prayogi.
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana didefinisikan dalam prinsip Partai X. “Pendidikan yang inkonsisten akan memiskinkan rakyat secara ilmu dan nilai,” ujarnya.
Partai X menyerukan evaluasi total terhadap perubahan kurikulum yang kerap membingungkan guru, siswa, dan orang tua. Pemerintah harus melibatkan ahli pendidikan dan masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan.
“Kami ingin arah pendidikan nasional jelas: menyiapkan manusia unggul, beradab, dan berdaya saing global. Bukan generasi korban kebijakan plin-plan,” pungkas Prayogi.
Partai X menegaskan, sistem tersebut harus dirancang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Bukan sekadar untuk mengejar proyek perubahan. Pemerintah wajib kembali pada prinsip negara: efektif, efisien, dan transparan dalam segala hal, terutama pendidikan.
