beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah dana alokasi umum tahun anggaran 2025. Tambahan dana tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk pembayaran THR dan gaji ketiga belas guru ASN. Total tambahan anggaran mencapai Rp7,66 triliun bagi guru ASN daerah. Dana ini ditujukan bagi guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025. Beleid ini mengatur perubahan rincian dana alokasi umum tahun anggaran 2025. Purbaya menandatangani keputusan tersebut pada 22 Desember 2025. Pemerintah pusat menegaskan dukungan pendanaan bagi kesejahteraan guru daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah wajib menganggarkan dan merealisasikan pembayaran THR dan gaji ketiga belas. Pembayaran harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika belum terealisasi pada 2025, pembayaran wajib dianggarkan kembali tahun berikutnya.
Pemda juga wajib melaporkan realisasi pembayaran kepada Kementerian Keuangan.
Laporan disampaikan paling lambat 30 Juni 2026. Pelaporan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Besarnya tambahan anggaran menuntut tata kelola keuangan yang bertanggung jawab.
Dana publik harus digunakan tepat sasaran dan bebas penyimpangan.
Keterlambatan realisasi berpotensi merugikan guru sebagai penerima manfaat. Pengawasan menjadi kunci agar kebijakan fiskal benar-benar dirasakan masyarakat.
Peringatan Partai X terhadap Pengelolaan Dana
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra mengingatkan peran utama negara. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Tambahan anggaran tidak boleh menjadi ruang pemborosan atau penyalahgunaan. Pemda harus mengelola dana dengan integritas dan tanggung jawab.
Partai X memandang anggaran negara sebagai alat keadilan sosial. Setiap rupiah anggaran wajib berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Prinsip Partai X menekankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Pengelolaan keuangan negara harus berpihak pada pelayanan dasar.
Guru merupakan pilar pembangunan sumber daya manusia bangsa. Kesejahteraan guru adalah investasi jangka panjang negara.
Pemda harus memastikan tidak ada hambatan birokrasi dalam pencairan dana. Koordinasi antar perangkat daerah harus diperkuat sejak awal anggaran. Keterbukaan informasi publik penting untuk mencegah kecurigaan masyarakat. Pengawasan internal dan eksternal harus berjalan seimbang.
Solusi Partai X untuk Tata Kelola Anggaran
Partai X mendorong audit berkala penggunaan DAU tambahan. Pelibatan publik penting dalam pengawasan anggaran daerah. Sistem pelaporan digital perlu diperkuat untuk mencegah manipulasi data. Sanksi tegas harus diterapkan bagi pemda yang lalai atau menyimpang.
Negara tidak cukup hanya menambah anggaran. Negara harus memastikan anggaran benar-benar melayani rakyat. Kebijakan fiskal yang adil akan memperkuat kepercayaan publik. Inilah fondasi pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masa depan bangsa.
