beritax.id – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas upaya pencegahan korupsi. Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi (22/5).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa audiensi tersebut telah dijadwalkan. Pertemuan itu bertujuan mendiskusikan strategi pencegahan korupsi, terutama dalam sektor koperasi dan UKM yang rentan penyalahgunaan anggaran.
Budi Arie tiba di lokasi pukul 10.17 WIB. Ia mengenakan kemeja putih berlogo Kementerian Koperasi dan celana hitam, serta didampingi jajaran pejabat kementerian.
Meski sudah berada di KPK, Budi belum memberikan keterangan kepada wartawan mengenai substansi pertemuan. “Nanti ya,” ucapnya singkat saat memasuki Gedung Merah Putih KPK.
Partai X: Jangan Sekadar Bahas, Tapi Bongkar Akar Korupsi di Dalam Sistem
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengapresiasi langkah Kemenkop bertemu KPK. Namun ia menegaskan bahwa pertemuan seperti ini harus berujung pada tindakan nyata.
“Jangan cuma bahas pencegahan, tapi bersihkan sistem dari dalam,” tegas Rinto. Ia menyebut banyak kasus korupsi di koperasi justru tumbuh subur karena lemahnya pengawasan internal kementerian.
Rinto menekankan bahwa pemerintah harus hadir untuk melindungi pelaku usaha kecil. Bukan malah membiarkan anggaran koperasi bocor ke kantong para oknum.
Menurutnya, koperasi seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika anggarannya justru jadi ladang korupsi, maka negara telah gagal melayani rakyat kecil.
Partai X meyakini bahwa negara bukan alat segelintir pejabat. Negara adalah milik rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat. Jika pemerintah membiarkan korupsi merajalela, maka legitimasi kekuasaan telah runtuh di hadapan keadilan sosial.
Solusi Partai X: Audit Koperasi Secara Terbuka, Bentuk Pengawasan Rakyat
Untuk memastikan koperasi kembali pada tujuannya sebagai sokoguru ekonomi rakyat, Partai X menawarkan solusi konkret:
- Audit menyeluruh seluruh koperasi yang menerima dana publik dalam tiga tahun terakhir.
- Bentuk Komite Transparansi Dana Koperasi dengan keterlibatan masyarakat sipil.
- Wajibkan digitalisasi keuangan koperasi berbasis blockchain publik.
- Tutup koperasi fiktif dan pidanakan pejabat yang terlibat penyaluran ilegal.
- Kembalikan koperasi sebagai alat distribusi kesejahteraan rakyat, bukan komoditas penguasa.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mendidik calon pemimpin yang berani membersihkan lembaganya sebelum berbicara pencegahan ke lembaga lain. Pencegahan harus dimulai dari pembenahan internal, bukan dari panggung audiensi.
Partai X menegaskan bahwa langkah pencegahan korupsi harus dilandasi niat bersih dan tindakan konkret. Rakyat tidak butuh foto di depan Gedung KPK. Rakyat butuh kementerian yang bersih, anggaran yang tepat sasaran, dan koperasi yang kembali pada hakikatnya milik rakyat.
