beritax.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permintaan maaf kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Permintaan itu disampaikan karena BGN kerap menjadi sasaran kritik publik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Budi menyebut seharusnya kritik tidak hanya diarahkan ke BGN, tetapi juga ke Kemenkes dan BPOM sebagai pengawas makanan MBG.
Budi mengakui bahwa dirinya baru memahami secara utuh batas tanggung jawab dalam pengawasan MBG. Ia mengatakan bahwa makanan siap masak diawasi dinas kesehatan daerah, sementara makanan kemasan menjadi wewenang BPOM. Ia pun menyebut bahwa pengawasan makanan ke depan harus diperkuat melalui koordinasi bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.
Partai X: Gagalnya Birokrasi Tak Bisa Ditutupi Permintaan Maaf
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa pernyataan Menkes justru memperjelas buruknya desain koordinasi program MBG. “Kalau koordinasinya gagal dan tanggung jawabnya kabur, maka yang rusak adalah sistem, bukan sekadar satu nama,” tegas Prayogi. Menurutnya, negara telah gagal mengatur dengan layak dan sistematis pelaksanaan MBG yang menyangkut kebutuhan paling dasar anak bangsa: gizi.
Permintaan maaf tidak cukup. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian perbaikan sistem, bukan pernyataan simpati sesaat dari pejabat negara. “Jangan jadikan nama pribadi sebagai tameng. Kalau sistem gagal, rakyat tidak hanya butuh pengakuan, tapi perombakan total,” ujar Prayogi.
Solusi Partai X: Audit Menyeluruh dan Reformulasi Program MBG
Partai X menawarkan solusi konkret: audit menyeluruh pelaksanaan MBG, mulai dari perencanaan hingga distribusi lapangan. Koordinasi lintas lembaga harus dikawal melalui sistem digital terpadu yang terbuka dan bisa diawasi publik. Peran pemerintah daerah harus diperkuat, bukan hanya dibebani tanpa alat.
Lebih dari itu, Partai X mendorong pembentukan Badan Penjamin Kualitas Gizi Nasional yang bersifat independen dan profesional. Tujuannya untuk menjamin hak anak atas pangan sehat tak diserahkan pada pasar atau proyek kekuasaan sesaat. “Hak anak atas gizi tidak boleh jadi proyek eksperimental. Ini soal masa depan bangsa,” tambah Prayogi.
Negara Wajib Melayani, Bukan Lempar Masalah
Partai X kembali mengingatkan tiga tugas utama pemerintah: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Dalam kasus MBG, negara terlihat gagal dalam tiga-tiganya. “Anak diberi makan, tapi tidak dijamin gizinya. Publik protes, yang diminta sabar. Pejabat gagal, yang disalahkan nama lain,” ujar Prayogi.
Partai X percaya, reformasi tata kelola pangan harus ditopang oleh kepemimpinan negarawan. Melalui Sekolah Negarawan, Partai X mendorong kader yang paham bahwa gizi bukan soal kalori, tapi soal hak, martabat, dan masa depan. “Kalau hari ini program gagal dan sistem semrawut, itu karena negara dijalankan oleh manajer, bukan negarawan,” tegas Prayogi.
