beritax.id  — Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah meluncurkan semakin banyak program ekonomi bantuan sosial, kredit usaha, pelatihan, insentif, hingga subsidi berbagai sektor. Namun pertanyaan besarnya tetap sama mengapa rakyat tidak benar-benar menjadi lebih sejahtera? Harga kebutuhan terus naik, biaya hidup semakin menekan, dan jurang ketimpangan tetap menganga. Program bertambah, tapi beban rakyat tidak berkurang.

Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan lebih mendasar: program ekonomi tidak otomatis memperbaiki nasib rakyat bila sistem negara tidak diletakkan di atas prinsip yang benar. Rakyat bukan butuh banyak program rakyat butuh negara yang bekerja dengan benar, jujur, dan berpihak.

Prayogi R. Saputra: Negara Wajib Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat

Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara bukan terutama membuat program, tetapi melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat .

Menurutnya, banyaknya program tidak akan bermakna bila negara salah memahami peran dasarnya. “Bantuan boleh, insentif boleh, tapi esensi negara adalah memastikan rakyat hidup aman, berdaya, dan sejahtera bukan sekadar menambah daftar program tahunan,” tegasnya.

Mengapa Program Terus Bertambah Tapi Rakyat Tetap Susah?

Sebagian besar program ekonomi hanya bersifat tambal sulam. Sementara akar persoalan seperti:

• tata kelola negara yang tidak efisien,
• struktur ekonomi yang timpang,
• kepemimpinan yang kurang berpihak,
• dan minimnya kontrol publik, sering tidak disentuh.

Tanpa memperbaiki sistem, program hanya menjadi bantuan sesaat tanpa perubahan jangka panjang.

Prinsip Partai X menegaskan: negara adalah seluruh rakyat, sedangkan pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi tugas untuk mengelola urusan bersama . Ketika pemerintah merasa dirinya “negara”, maka kebijakan tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan kepentingan kekuasaan. Inilah sebabnya program banyak, tapi keberpihakan tidak pernah terasa penuh.

Keadilan adalah unsur moral. Tanpa keadilan, program ekonomi hanya memperkuat kelompok tertentu. Prinsip Partai X menekankan bahwa negara harus bekerja berdasarkan moral, kejujuran, dan keadilan sosial. Bila moral hilang, kebijakan apa pun kehilangan daya perubahan.

Rakyat Diposisikan sebagai Penerima, Bukan Pemilik Negara

Sebagian besar program menempatkan rakyat sebagai objek yang “dibantu”. Padahal prinsip Partai X menyatakan rakyatlah pemilik negara dan pemegang kedaulatan. Selama rakyat tidak diberdayakan sebagai subjek, program hanya menambah ketergantungan dan tidak memperkuat ekonomi rakyat secara sistemik.

Prinsip-prinsip inti Partai X yang relevan dengan persoalan ini antara lain:

• Negara harus menjamin keadilan sosial sebagai fondasi ekonomi.
• Pemerintah wajib melayani, bukan menguasai rakyat.
• Negara adalah seluruh rakyat, bukan lembaga atau pejabatnya.
• Pancasila harus menjadi sistem kerja, bukan jargon.

Selama prinsip-prinsip ini tidak menjadi dasar kebijakan, program ekonomi sebanyak apa pun tidak akan melahirkan kesejahteraan kolektif.

Solusi Partai X: Mengubah Sistem, Bukan Sekadar Menambah Program

Berdasarkan prinsip Partai X, berikut solusi yang ditawarkan untuk memastikan ekonomi rakyat benar-benar pulih dan kuat:

1. Amandemen Kelima UUD 1945

Mengembalikan struktur ketatanegaraan agar kedaulatan rakyat benar-benar menjadi poros kebijakan ekonomi dan politik .

2. Pembentukan MPRS Sementara

Lembaga ini berfungsi mengawasi reformasi sistem kenegaraan dan memastikan pembenahan tidak dikendalikan oleh kepentingan politik sesaat .

3. Meluruskan Peran Negara dan Pemerintah

Negara kembali dipahami sebagai rakyat seluruhnya, sementara pemerintah sebagai pelaksana yang wajib melayani rakyat. Pembenahan perspektif ini akan menghapuskan kebijakan yang tidak berpihak.

4. Kebijakan Ekonomi Berbasis Keadilan dan Moralitas

Setiap kebijakan harus diuji moralitasnya: apakah berpihak pada rakyat banyak atau pada sekelompok elite.

5. Penguatan Ekonomi Rakyat, Bukan Sekadar Bagi-Bagi Program

• reformasi pasar,
• distribusi yang adil,
• pemberdayaan UMKM,
• dan penguatan mata rantai produksi rakyat,
  harus menjadi prioritas agar rakyat berdiri di atas kekuatannya sendiri.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Tanpa transparansi, program hanya menjadi anggaran, bukan solusi. Publik perlu diberi akses terhadap data penggunaan anggaran negara.

Program ekonomi boleh bertambah, tetapi kesejahteraan rakyat tidak akan hadir selama sistem negara tidak diletakkan di atas prinsip moral, keadilan, dan kedaulatan rakyat.

Partai X menegaskan. Rakyat akan sejahtera ketika negara bekerja dengan benar, bukan ketika program diperbanyak tanpa arah.