Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat dengan tegas menyatakan tujuan negara: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Dalam hal ini, frasa “memajukan kesejahteraan umum” tidak boleh dianggap sebagai slogan belaka, melainkan sebagai panduan moral yang harus dipenuhi. Kesejahteraan yang dimaksud dalam konstitusi bukanlah sekadar bantuan sesaat, tetapi upaya untuk menciptakan kondisi ekonomi dan sosial yang memungkinkan warga negara untuk hidup dengan martabat dan mandiri.
Memahami Kesejahteraan sebagai Pembangunan Kapasitas
Kesejahteraan, dalam arti yang lebih mendalam, adalah pembangunan kapasitas yang memungkinkan setiap warga negara, khususnya keluarga, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Keluarga, dengan orang tua sebagai kepala rumah tangga, harus memiliki daya ekonomi yang cukup untuk memastikan sandang, pangan, dan papan tercukupi. Oleh karena itu, negara yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan harus memperkuat posisi orang tua agar mereka dapat menyediakan kebutuhan dasar secara mandiri, bukan dengan menggantikan peran tersebut melalui kebijakan konsumsi massal.
Menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun bertujuan mulia, perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Tidak cukup hanya mengukur keberhasilannya berdasarkan berapa banyak porsi yang dibagikan. Sebaliknya, kita harus menguji apakah kebijakan ini memperkuat kapasitas ekonomi keluarga atau malah menciptakan ketergantungan jangka panjang. Fokus utama kebijakan publik seharusnya bukan hanya pada distribusi pangan, tetapi pada pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama dalam membangun ketahanan dan kemandirian keluarga.
Prioritas yang Menggeser Martabat Bangsa
Di dalam kerangka budaya bangsa, urutan kebutuhan dasar harus dihargai sesuai dengan nilai martabat manusia. Pendidikan sebagai “pilar sandang bangsa” harus ditempatkan pada posisi utama, karena pendidikan membentuk nalar, daya saing, dan masa depan bangsa. Namun, jika kebijakan pemerintah memprioritaskan pangan dengan mengorbankan anggaran pendidikan, maka ini adalah perubahan orientasi negara yang menurunkan martabat bangsa. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi peradaban bangsa, sementara bantuan pangan hanyalah solusi sesaat.
“Gratis” Bukan Tanpa Biaya
Istilah “gratis” dalam program MBG menimbulkan misinterpretasi tentang siapa yang sebenarnya memberi. Dalam negara modern, tidak ada yang benar-benar gratis. Pembiayaan program semacam ini berasal dari pajak dan kekayaan kolektif bangsa, yang pada akhirnya adalah milik rakyat. Label “gratis” berisiko merendahkan posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara, seolah-olah mereka hanya menjadi objek belas kasihan, padahal pemerintah adalah pengelola amanah publik yang dibiayai oleh rakyat itu sendiri.
Risiko Ketergantungan dan Pengorbanan Martabat Bangsa
Jika negara terlalu sibuk mengurus distribusi pangan, sementara mengorbankan sektor pendidikan, maka negara kehilangan arah dan tujuannya. Negara yang seharusnya menciptakan kondisi agar keluarga mampu berdiri di atas kakinya sendiri, kini hanya menjadi penyedia menu agar rakyat tetap bertahan. Ini adalah gambaran dari “Negara Katering Republik Indonesia”, sebuah kritik terhadap kebijakan yang lebih mementingkan konsumsi sesaat daripada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pendidikan sebagai landasan martabat bangsa.
Tantangan dalam Pembentukan Badan Gizi Nasional
Pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Perpres No. 83/2024 juga memunculkan pertanyaan penting mengenai mekanisme checks and balances. Kebijakan besar yang berdampak pada anggaran dan struktur kelembagaan negara harus didorong oleh proses deliberasi yang kuat. Tanpa pengawasan yang independen dan akuntabilitas yang jelas, risiko penyalahgunaan anggaran dan pengelolaan yang buruk menjadi lebih besar. Program sebesar MBG harus dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah penerima, tetapi lebih penting lagi adalah kualitas, keamanan, dan keberlanjutannya.
Solusi untuk Memperkuat Kesejahteraan yang Berkelanjutan
Menghadapi tantangan ini, beberapa solusi perlu segera diterapkan untuk memperbaiki arah kebijakan:
- Jaga Fondasi Martabat:
Pendidikan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dijadikan pos anggaran untuk membiayai program lainnya. Sebagai pilar sandang bangsa, pendidikan harus dijaga dan diperkuat sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. - Letakkan MBG pada Posisi yang Tepat:
Program MBG adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi tidak boleh mengorbankan anggaran pendidikan atau mengubah orientasi negara. Negara harus menyediakan instrumen sosial dan kesehatan lain untuk itu. - Perkuat Kemandirian Ekonomi Keluarga:
Kebijakan harus berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan cara meningkatkan kapasitas produktif dan mendukung kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, tanpa menggantikan peran keluarga melalui paket kebijakan konsumsi. - Bangun Akuntabilitas yang Kuat:
Setiap program yang berskala besar harus dilengkapi dengan pengawasan yang independen dan audit kualitas yang ketat. Keamanan pangan dan kelayakan distribusi harus menjadi indikator utama keberhasilan program, bukan hanya jumlah penerima manfaat.
Kesimpulan: Menjaga Martabat Bangsa dalam Setiap Kebijakan
Penting untuk diingat bahwa negara dibentuk untuk menegakkan martabat rakyat, bukan hanya untuk mengenyangkan mereka. Kebijakan yang mengorbankan pendidikan dan memperlemah kemandirian ekonomi keluarga hanya akan mengarah pada ketergantungan jangka panjang, bukan kesejahteraan yang berkelanjutan. Jika negara terus memprioritaskan konsumsi sesaat, maka kita harus bertanya. Apakah kita benar-benar memajukan kesejahteraan umum, ataukah sedang mengubah republik ini menjadi dapur raksasa yang sibuk membagikan porsi, sementara fondasi keluarga dan pendidikan dibiarkan rapuh?
