beritax.id – Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap Amerika Serikat tidak mengenakan tarif impor terhadap Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat ditanya mengenai negosiasi tarif resiprokal yang berlangsung antara kedua negara. “Kalau perlu enggak ada tarif dari sana. Pinginnya begitu. Jadi kita cari yang adil lah,” ujar Budi. Harapan itu disampaikan usai peringatan lima tahun Perjanjian IA-CEPA di Jakarta pada Kamis (3/7/2025).
Negosiasi tarif ini ditetapkan tenggat waktunya hingga 8 Juli 2025. Indonesia disebut masih menunggu tanggapan resmi dari pemerintah Amerika. Dokumen putaran pertama telah diserahkan ke Kantor USTR dan jadi dasar pembahasan lanjutan. Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan melanjutkan negosiasi putaran kedua dalam waktu dekat di Washington. Pemerintah juga berjanji menjaga kepentingan nasional dalam seluruh proses negosiasi.
Partai X: Diplomasi Tarif Dagang Harus Sejalan dengan Diplomasi Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan kritik atas arah diplomasi dagang ini. Menurutnya, pemerintah tampak gagah di meja negosiasi, tetapi tak tegas pada problem domestik.
“Kalau pemerintah bisa lantang ke AS, mengapa diam melihat rakyat ditekan harga dan kesenjangan ekonomi?” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Menurut Partai X, pemerintah bukan sekadar makelar ekspor, tetapi pelayan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan seluruh rakyat.
Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk mengelola negara secara efektif dan transparan.
Jika pemerintah terlalu fokus ke luar negeri, lalu mengabaikan realitas ketimpangan di dalam negeri, maka itu bukan kepemimpinan. Pemerintah harus seimbang antara negosiasi internasional dan penyelesaian masalah ekonomi rakyat.
Solusi Partai X: Perdagangan Harus Adil di Dalam dan Luar Negeri
Partai X mendorong reformasi struktur ekonomi nasional agar tidak hanya bergantung pada pasar luar. Pertama, kuatkan industri hilir dalam negeri agar ekspor tidak selalu berbasis bahan mentah.
Kedua, susun ulang kebijakan perdagangan yang memprioritaskan petani, nelayan, dan UMKM sebagai pelaku utama ekonomi nasional. Ketiga, bangun sistem perdagangan berbasis pemerataan, bukan hanya pertumbuhan.
Keempat, perluas peran rakyat dalam perumusan kebijakan ekonomi, bukan hanya perwakilan ke luar negeri. Diplomasi internasional tidak boleh dijalankan tanpa keseimbangan dengan diplomasi keadilan untuk rakyat sendiri.
Penutup: Kedaulatan Bukan Hanya di Meja Internasional
Partai X mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi bukan hanya ditentukan di meja Washington, tetapi juga di pasar-pasar rakyat. Jika pemerintah bisa negosiasi tarif dengan Amerika, maka seharusnya juga bisa menegosiasi harga pangan dengan kartel domestik.
Gagah di luar negeri tapi rapuh di dalam negeri adalah kontradiksi kepemimpinan. Rakyat ingin negara yang tangguh dari meja negosiasi sampai meja dapur. Karena sejatinya, negara yang berdaulat adalah negara yang menyejahterakan seluruh rakyatnya, bukan hanya mendongakkan kepala di luar negeri.
